Pasek Gagas Reklamasi Teluk Benoa Dimoratorium
Para SKPD di Provinsi Bali melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Bali Gede Pasek Suardika (GPS), Jumat (8/4).
Denpasar (Metrobali.com)–
Para SKPD di Provinsi Bali melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Bali Gede Pasek Suardika (GPS). Rapat dipimpin langsung oleh Sekda Bali Cok Ngurah Pemayun, disela-sela pertemuan, GPS menyerukan secara terbuka perlunya moratorium reklamasi Teluk Benoa Bali yang diributkan selama ini.
“Moratorium reklamasi Teluk Benoa harus dilakukan demi kondusifitas Bali, demi keamanan dan kenyamanan pariwisata Bali sebagai pariwisata budaya. Jadi Pemprov Bali harus mengajukan surat mortorium tersebut ke pusat dan biarkan kami yang bertarung di pusat,” ujarnya di Denpasar, Jumat (8/4).
Menurut GPS, Pemprov Bali tidak perlu pasang badan dengan kepentingan investor tetapi membuat Bali tidak kondusif. “Ini bukan proyek pemerintah. Ini murni investor, swasta murni. Kenapa harus pasang badan mati-matian dengan reklamasi Teluk Benoa,” sindirnya.
Menurut GPS, moratorium itu bukan menolak atau menerima tetapi ditunda dulu sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai kapan Bali kondusif baru diajukan lagi. Ada beberapa keuntungan moratorium reklamasi Teluk Benoa. Pertama, biar Bali ini aman dan nyaman. Saat ini perlawanan sangat massif. Memang yang terdaftar desa adat yang secara terang-terangan menolak hanya 28 desa adat di Bali. Namun ketika dirinya mengadakan kunjungan ke beberapa desa adat yang ada di desa-desa terpencil, pedalaman, suara mereka sama.
“Kalau yang menolak secara terbuka hanya 28 desa adat terutama yang berdampak langsung dengan reklamasi Teluk Benoa. Saat kami turun ke Nusa Penida, mereka juga menolak. Saat kami turun ke Bangli yang kabupatennya tidak memiliki pesisir laut, ternyata mereka juga menolak. Artinya, penolakan sudah sangat masif. Dan kalau dipaksakan, akan sangat berbahaya bagi Bali. Akan menciptakan suasana yang tidak kondusif,” ujarnya.
Kedua, isu reklamasi Teluk Benoa bisa menjadi boomerang bagi Penerintah Provinsi Bali dengan banyak program spektakuler yang sangat pro kepada rakyat.
“Sudah 8 tahun Gubernur Bali Made Mangku Pastika memimpin Bali, banyak rakyat yang senang, dukung, terutama beberapa program unggulan yang pro rakyat. Namun ketika isu reklamasi Teluk Benoa dan perlawanan rakyat Bali secara masif, informasi tentang program unggulan itu tenggelam karena orang semua pada fokus tolak reklamasi. Kasihan program-program pro rakyat di Bali yang sudah dirintis sejak lama,” ujarnya.
Ia berharap, Gubernur Bali Made Mangku Pastika segera menulis surat ke Jakarta, meminta agar reklamasi Teluk Benoa segera dimoratorium. “Untuk apa pasang badan. Itu bukan proyek pemerintah. Jangan sampai rakyat yang marah,” pungkasnya.SIA-MB
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.