Menakar Strategi Cerdas IB Rai Dharmawijaya Mantra (4)

 

Bangun Kemitraan e-Governance dan e-Demokrasi

Seiring meningkatnya proses demokrasi, tata kelola birokrasi pemerintahan memerlukan manajemen politik dan kepemimpinan presiden hingga gubernur/bupati/wali kota dituntut harus mengutamakan agenda publik secara simultan berkorelasi antar-level governance baik lokal, nasional, regional maupun global. Seperti apa realisasinya?

PELAYANAN publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dengan akuntabilitas yang transparan dan terbuka, serta kredibel terhadap tata kelola anggaran dan segenap dimensi relasionalnya merupakan aspek penting dalam meningkatkan proses demokrasi berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Dalam konteks ini, penyelenggaraan e-Governance atau kepemerintahan dan e-Demokrasi terutama dalam proses politik birokrasi pembuatan kebijakan terkait pelayanan publik berbasis teknologi digital atau secara elektronik yang multi-aktor, multi-level dan multi-arah dalam dimensi horisontal dan vertikal harus mampu memfasilitasi partisipasi warga masyarakat agar lebih demokratis.

Di samping itu, pemimpin birokrasi pemerintahan dituntut selain paham mengenai nilai dan prinsip demokrasi juga harus memiliki kompetensi dan integritas, serta dengan “rendah hati” bersedia mengembangkan profesionalisme potensi diri serta sumber daya manusia (SDM) warga masyarakat (generasi emas bangsa) dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak non-pemerintah (privat, organisasi non-profit/swasta) saat merumuskan strategi pembangunan bangsa.

Realitas politik birokrasi pemerintahan ini merupakan wujud layanan publik berkualitas sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat secara berkelanjutan, sehingga mampu bersaing di masa mendatang, termasuk saat memasuki perkembangan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA nanti.

Menyikapi dinamika tersebutlah, Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra dalam melaksanakan politik birokrasi pemerintahan demi memenuhi agenda publik selama ini senantiasa berupaya meningkatkan kinerja jajarannya dengan membangun kemitraan e-Governance yang terintegrasi antar-instansi terkait secara berkelanjutan.

Bahkan, proses pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik dalam era reformasi terkait revolusi mental dari politik demokrasi dalam kabinet kerja birokrasi pemerintahan dewasa ini senantiasa berupaya mengawal proses partisipatif aspirasi warga masyarakat (publik/musrenbang) dalam realiasi penganggaran.

Hal ini tentunya sebagai upaya menepis kesan populis terhadap dominasi proses teknokratik (pemda) dari aksi berburu rente para politisi, terutama kepentingan kepala daerah ataupun determinasi DPRD agar hak dasar warga masyarakat dapat terpenuhi ataupun tidak tertunda realisasinya.

Kemitraan e-Governance ini merupakan strategi alternatif dalam meningkatkan upaya pembenahan infrastruktur publik seperti jalan raya, got, trotoar, sekolah, dan rumah sakit, puskesmas, normalisasi irigasi/sungai, air bersih, serta fasilitas publik lainnya secara cepat, tepat serta efektif dan efisien dalam perspektif kekinian.

Mengingat, pemegang kekuasaan acapkali disinyalir semakin leluasa membangun imperium (kemaharajaan) dinasti politik dalam praktik demokrasi yang oligarkis dengan proses rekrutmen berbasis kapital dan tidak didasarkan kualitas komitmen kebijakan yang memihak rakyat, melainkan transaksi atas relasi kuasa untuk melanggengkan kekuasaan.

Selain itu, telah menjadi rahasia publik bahwa pemegang kekuasaan dan elite politik kecenderungan mencengkeram kekuasaannya dan menggerogoti prinsip-prinsip demokrasi dengan melanggengkan kekuasaan (self-perpetuating) meskipun mengakibatkan pembusukan terhadap institusinya tersebut.

Maka itulah, untuk mengendalikan laju politik dinasti dari sistem oligarkis birokrasi pemerintahan dalam demokrasi kebangsaan saat pemilihan pemimpin serentak pada 9 Desember 2015 nanti warga masyarakat dituntut mampu berpartisipasi aktif secara sukarela sebagai sebuah kewajiban sekaligus hak warga negara yang berdaulat. 

Di samping itu, para kandidat pun hendaknya mampu menunjukan niat baiknya dalam membela agenda publik ketika diberikan kepercayaan oleh publik untuk tampil sebagai pemimpin birokrasi pemerintahan di masa datang. Sebagai upaya strategis mencapai kemaslahatan publik berkelanjutan yang lebih baik dan menyejahterakan.WB-MB