Mangupura (Metrobali.com)-

Dalam era gelobalisasi dewasa ini salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Pemerintah khusunya Pemkab Badung adalah bagaimana menampilkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam mejalankan tugas dan fungsinya dan memenuhi aspirasi masyarakat serta terbebas dari KKN.

”Tantantangan tersebut merupakan hal yang sangat beralasan mengingat secara empirik masyarakat didaerah menginginkan agar aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat bekerja secara optimal dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat,“ucap Bupati Badung A.A. Gde Agung, SH dalam sambutannnya yang dibacakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Badung Drs. I Made Witna. M.Si saat membuka Pendidikan Politik Dalam Negeri Bagi Aparatur Pemerintah Kab. Badung,“Selasa (29/5) bertempat di Hotel Batukaru Garden

Hadir pada kesempatan itu Para Narasumber/Penceramah dari Komisi Pemilihan Umum Kab. Badung, Badan Kepegawaian Kab. Badung, DPRD Kab. Badung, Dandim 1611 Badung, Kesbangpol & Linmas Kab. Badung, Inspektorat Kab. Badung, SKPD dilingkungan Pemkab Badung, serta para peserta Pendidikan Politik Dalam Negeri bagi Aparatur Pemerintah Kab. Badung,

Bupati menyampaikan apresiasi dan mendukung atas penyelenggaraan pendidikan politik bagi aparatur Pemkab Badung, karena melalui kegiatan ini peserta dapat menambah wawasan pemahaman pengetahuan berpolitik sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sehubungan dengan kapasitas sebagai penyelenggara pemerintah.

Pemerintah adalah bagian dari ilmu politik, dimana dalam dinamikanya seluruh pengalaman politik tersebut terikat didalamnya, artinya suatu bangsa harus belajar lebih banyak lagi tentang ilmu politik, karena perubahan politik sering kali tidak diikuti oleh perubahan masyarakat dalam menyikapi politik itu sendiri. Proses pembelajaran tidak boleh berhenti, ini tidak hanya berlaku bagi seseorang saja tapi bagi Negara dan Bangsa karena dengan adanya ilmu pengetahuan yang baru kita sebagai mahluk sosial wajib mengikuti perkembangannya baik perkembangan partisipasi masyarkat, perilaku, kekuasaan, kekuatan dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjujung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab, “tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjujung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI.  Untuk diketahui aparatur pemerintah tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan politik praktis pada pelaksanaan pemilu. Larangan itu dijabarkan dalam Permen No. 37 tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi anggota parpol dan bersifat netral, tidak memihak pada salah satu parpol sehingga PNS mampu dan bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.  Kami harapkan semoga para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, tekun dan disiplin serta nantinya dapat dikembangkan atau diimplementasikan dalam tugas-tugas sesuai swadarma masing-masing,”harapnya.

Panitia Penyelenggara Ni Made Umi Larasanty melaporkan maksud dan tujuan diselenggarakannya Pendidikan Politik Dalam Negeri ini agar setiap aparat Pemerintah dijajajaran Pemkab Badung termasuk guru-guru memahami akan tugas, hak dan kewajibannya serta tanggungjawabnya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan politik dalam negeri. Adapun materinya meliputi peran serta aparatur negara dalam pemilu tanpa kehilangan idenpedensi, manajemen PNS, kedudukan dan peran lembaga perwakilan rakyat dalam pemeberdayaan masyarakat, pentingnya pendidikan politik, wawasan nusantara dan peran serta aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam menjamin efektifitas system pengendalian intern pemerintah (SPIP). Pendidikan Politik Dalam Negeri ini diselenggarakan di Hotel Batukaru Garden Denpasar berlangsung selama tiga hari dari tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2012 dengan jumlah peserta sebanyak enam puluh orang yang terdiri dari Pejabat Eselon IV atau staf, guru-guru SMA/SMK se-Kab. Badung. GAB-MB