Mahfudz Siddiq 1

Jakarta (Metrobali.com)-

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan analisis dan rekomendasi dari intelijen mengenai pemberitaan media massa kepada presiden jangan dijadikan instrumen untuk mengekang kemerdekaan dan demokratisasi pers.

“Semua analisis dan rekomendasi dari intelijen adalah termasuk semua pengambilan keputusan atau kebijakan, jangan dijadikan instrumen untuk mengekang kemerdekaan dan demokratisasi pers,” kata Mahfudz saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (8/1).

Dia menjelaskan dalam tugas intelijen khususnya di Badan Intelijen Negara (BIN) ada satu unit kerja yang membidangi persoalan media massa, yaitu menganalisis semua pemberitaan media.

Karena itu, menurut dia, hasil yang dilaporkan kepada Presiden merupakan kerja resmi yaitu memberikan hasil dan rekomendasi kepada Kepala BIN dan presiden.

“Pekerjaan semacam itu sudah berjalan selama ini dan itu bagian dari tugas BIN. Nah apabila sekarang ide itu muncul lagi maka jangan sampai diarahkan sebagai upaya mengekang kebebasan pers,” ujarnya.

Dia menekankan tugas intelijen untuk melaporkan pemberitaan media massa kepada presiden bukan baru kali ini dilakukan namun sudah sejak lama.

Menurut dia, keluaran dari analisis media itu merupakan rekomendasi BIN kepada presiden dalam mengambil keputusan dan kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Intelijen melakukan analisis berita di berbagai media sudah menjadi tugas inheren mereka dan itu bukan hal yang baru,” katanya.

Namun Mahfudz tidak mau berspekulasi apakah ada pesan politik dari pemerintah terkait pengungkapan bahwa sebanyak 343 media diawasi mesin intelijen. Menurut dia perlu dilihat lebih dalam apakah ada kegundahan pemerintah terhadap isi berita media massa sehingga harus mengungkapkan hal tersebut.

“Saya tidak tahu pesan politik apa, apakah ada kegundahan pemerintah terhadap isi berita media massa dan itu harus kita lihat lagi,” ujarnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/1) mengungkapkan selama tiga bulan, pihaknya menganalisis 343 media nasional melalui mesin intelijen manajemen. Namun dia tidak menjelaskan hasil analisis mesin intelijen tersebut.

Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada semua menteri bahwa media berperan dalam mempengaruhi persepsi publik meskipun ekspose media belum tentu mewakili kinerja pemerintahan.

“Ada aktivitas, kebijakan, dan ada langkah-langkah menteri maupun institusi lain yang dipotret media dari berbagai sudut, pro maupun kontra dan menimbulkan persepsi,” katanya.

Presiden Jokowi mengatakan selama tiga bulan terakhir, media membawa pesan ke masyarakat terkait kinerja pemerintahannya, baik presiden dan wakil presiden maupun kementerian. AN-MB 

activate javascript