Kepala Sekolah Berkasus Naik Jabatan : Bupati Agus Suradnyana Dinilai Tak Profesional
Singaraja (Metrobali.com)-
Kebijakan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mulai di “goyang” oleh DRPRD Buleleng terkait mutasi guru beberapa waktu lalu. Hal itu di tunjukkan dengan rapat gabungan komisi A dengan komis D beberapa waktu lalu menyikapi keluhan guru dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
Rapat gabungan tersebut membahas masalah kebijakan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana terkait mutasi guru. Dimana mutasi tersebut di anggap oleh kalangan pendidik di Buleleng tidak tepat sasaran. Seperti, terdapat kepala sekolah yang tersandung kasus, bukan nya di berikan sanksi, melainkan jabatannya di naikkan menjadi pengawas.
Sebagai bentuk protes, beberapa guru yang berasal dari Kecamatan Busungbiu, Buleleng mendatangi kantor dewan. “Mutasi memang hak bupati, namun kita sebagai kepanjangan lidah masyarakat, tidak ada salah nya menampung
aspirasi masyarakat dan menanyakan kebijakan tersebut kepada bupati,” ujar Putu Adrika anggota fraksi Partai Demokrat.
Lebih lanjut Ardika mengatakan, hasil rapat terkait mutasi guru tersebut tidak ada kaitannya dengan beda pandangan politik diri nya dengan Bupati Buleleng. Namun hal itu dilakukan untuk membenahi sisitem pendidikan di Buleleng. Sebab, dengan terpilih nya Putu Agus Agus suradnyana sebagai Bupati Buleleng, masyarakat banyak menaruh
harapan pembenahan di segala bidang termasuk pendidikan yang di anggap belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Kalau bupati sebelum nya, banyak guru yang di beri jabatan tidak sesuai dengan profesi nya.
Contoh nyata, seorang guru bisa jadi camat. Akibat nya, Buleleng banyak kekurangan guru. Dengan terpilih nya Putu Agus Suradnyana sebagai Bupati Buleleng, mulai lah sektor pendidikan di benahi dengan mengembalikan guru tersebut kepada profesi asli nya. Namun demikian, masalah lain muncul yang di anggapan oleh kalangan pendidik keputusan
bupati tidak profesional. “Kalau dipandang perlu dan betul-betul menyalahi aturan, kenapa surat keputusan bupati tidak bisa di rubah? Ya jelas bisa dong,” tambahnya.
Sebagai betuk perhatian dewan terhadap aspirasi masyarakat pada umum nya dan pendidik khusus, hasil rapat gabungan tersebut di sampaikan kepada Dinas pendidikan Kabupaten Buleleng. Menyikapi hal tersebut, Dinas pendidikan langsung membentuk tiem untuk mengecek kebenaran laporan dari guru dan masyarakat tersebut. EMHA-MB
3 Komentar
lepas dari mulut buaya masuk mulut singa,,kata temen saya klo dulu 1 thn menjelang porprov uang pembinaan sdh di bagikan kepada semua atlet dan pelatih tp skrg yg dipimpin oleh pejabat yg ngaku2 militan, porprov lgi 6 ato 7 bln lgi blm ada apa2,,,pak bupati sibuk konsolidasi ngurus partai saja, apalgi menjelang pilkada ini,,,oh nsibmu BLL kini,,,jln2 yg benyah latigpun cm di tambal yg lobang2 saja,shbis dilantik dulu,,,,
pak agus tolong diperhatikan aspirasi para guru….dan aspirasi masyrakat buleleng akan kemajuan buleleng kdepan
Sudah berkali kali saya mngomentari , bahwa Birokrasi janganlah di obok obok untuk kepentingan politik, biarkan mereka berkarir dengan baik, sesuai dengan job masing masing dan berikan kewenangan penilaian dan evaluasi dari atasan masng masing Dinas terkait, kalau memang berprestasi biarkan mereka naik pangkat sesuai prestasi mereka, Dan Bupati harus punya program yang umum untuk kemajuan Buleleng, buat gebrakan agar dapat menyediakan lapangan kerja, dll untuk kepentingan masyarakat, buat iklim investasi yang sejuk dan menyejukkan.Buleleng punya potensi sangat besar untuk dikelola, punya pelabuhan celukan Bawang, punya lahan luas , wilayah lebih luas dan penduduk terpadat di Bali, sumber daya alam, pertanian, ada mangga depeha, ada beras Sudaji, ada Pantai yang indah dll.