pembekalan1

Klungkung ( Metrobali.com )-

Panwaslu Klungkung menjelang pencoblosan Pemilu Legeslatif  9 April nanti, menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis bagi Pengawas Pemilu Lapangan ( PPL ). Giat bimtek itu dipimpin langsung Ketua Panwaslu kabupaten Klungkung Komang Hartawan.

Untuk PPL di Klungkung daratan sendiri dilaksanakan di SKB Banjarangkan, Jumat (4/4) lalu. Sedangkan PPL di Nusa Penida dilaksanakan di wilayah setempat, Sabtu ( 5/4 ). “Ya untuk PPL diKlungkung daratan kita sudah laksanakan, Jumat lalu. Sekarang giliran PPL di Nusa Penida kita berikan bimtek dan sosialiasasi,” ujar Ketua Panwaslu, Komang Hartawan, minggu kemaren.

Menurut Komang Hartawan, bimtek tentang pungut hitung ini sangat penting diberikan kepada PPL. Karena kegiatan bimtek tersebut dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya kecurangan di
masing-masing TPS. Apalagi potensi kecurangan di TPS bisa saja terjadi mulai dari awal sebelum pencoblosan. Seperti halnya ada saksi yang tidak membawa mandat. Hal inipun dinilai Hartawan juga sebagai bentuk pelanggaran. Karena itu dalam Bimtek kemarin, pihaknya meminta agar PPL  turun bertugas melakukan pengawasan di masing-masing TPS sekitar pukul 07.00 wita. “Kalau saksi tidak membawa mandat, PPL bisa langsung menyetopnya,” ujar Hartawan.

Selain di saksi, Hartawan juga mengtakan potensi kecurangan bisa terjadi pada saat pencoblosan. Karena saat pencoblosan bisa saja ada pemilih yang lebih dari satu kali melakukan pencoblosan. Disamping juga ada pemiih yang diwakilkan. Jadi dalam pencoblosan nanti, PPL yang bertugas betul betul diminta untuk lebih ketat melakukan pengawasan di masing-masing TPS. Karena potensi kecurangan juga bisa terjadi setelah  selesai perhitungan suara.  Yang mana setelah direkap ada kemungkinan terjadi selisih jumlah suara pada formulir C plano dengan C1.

“Hal ini bisa saja terjadi karena ada perbedaan jumlah suara antara C plano dengan formulir C 1. Kalaupun terjadi PPL kami harapkan langsung melapor ke Panwas untuk ditindaklanjuti,” ujar Hartawan seraya mengatakan sejauh ini belum menemukan adanya pelanggaran menjelang pencoblosan. SUS-MB