Denpasar (Metrobali.com)-

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Ketut Kariyasa Adnyana meminta pemerintah dalam menyalurkan bantuan raskin memperhatikan kualitas berasnya.

“Pemerintah Provinsi Bali sebelum menyalurkan harus melakukan pengecekan ulang terhadap bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) itu seperti yang terjadi di Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung. Warga di sana mengeluh menerima beras baunya tidak sedap atau baunya pengap,” kata Kariyasa Adnyana di Denpasar, Selasa (17/9).

Ia mengatakan, dalam penyaluran bantuan raskin, dinilai sudah tidak tepat sasaran karena semestinya yang mendapat bantuan tersebut adalah warga yang benar-benar dengan kreteria keluarga miskin atau kurang mampu.

“Akan tetapi, kenyataan di lapangan yang mendapat bantuan raskin tersebut tidak tepat sasaran karena di dusun-dusun di Bali bantuan tersebut dibagi rata sesama warga. Itu kenyataan yang saya dapat amati di lapangan,” kata politikus PDI Perjuangan asal Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

Oleh karena itu, kata dia, bantuan beras tersebut sebaiknya tidak lagi istilah untuk keluarga miskin saja, tetapi di desa-desa di Bali melalui dusun dibagi secara merata.

“Hal tersebut dimaksudkan agar merata dan adil oleh kelian banjar atau dusun. Sebab, dalam kegiatan gotong royong pelibatan warga adalah menjadi kewajiban bersama. Alasan itu yang menjadikan pembagian beras tersebut disamaratakan oleh kelian banjar bersangkutan,” ujarnya.

Namun, bukan berarti kelian banjar tersebut, kata dia, mengabaikan kepada warga yang benar-benar statusnya kurang mampu atau miskin.

“Mereka pun pasti memprioritaskan kepada warganya yang dalam kategori miskin. Kendati demikian, saya berharap pemerintah daerah untuk mengevaluasi bantuan beras tersebut agar tepat sasar dan kualitas beras yang diberikan standar,” kata Kariyasa Adnyana. AN-MB