Suasana Rapat Internal DPRD Bali

Denpasar (Metrobali.com)-

Rapat gabungan internal terakhir penyampaian laporan keterangan pertanggunganjawaban (LKPJ) akhir tahun 2013 dari  panitia kerja (Panja) LKPJ kepada seluruh anggota DPRD Bali, Senin (5/5)berlangsung panas.

Pasalnya Fraksi PDI-Perjuangan vokal menyuarakan dana bansos yang tak kunjung cair. Dan meminta agar LPKPJ kepada Kepala Daerah tahun 2013 ditunda pembahasannya hingga masalah bansos selesai.

Wajah-wajah galau penuh tanya memenuhi ruangan Gabungan DPRD Bali yang dipenuhi hampir separuh anggota Dewan Legislatif itu. Wajah galau yang menunggu kepastian kapankah sisa dana hibah dicairkan? 

Pada kesempatan itu pula, Wakil Ketua DPRD Bali Ketut Suwandhi mengatakan, jika semua persoalan dana hibah yang belum cair di perubahan 2013 mulai per Mei untuk segera diajukan ke perubahan 2014.

“Sejumlah nilai yg belum cair per hari ini (red, Senin 5 Mei 2014) sudah diinvetarisir di pihak eksekutif yakni di Badan Perencanaan Daerah (Bapeda),” ujarnya.

Sementara itu, usai penyampaian pembahasan atas LKPJ, anggota Komisi IV Ketut Mandia meminta agar LKPJ ditunda hingga ada kejelasan terkait pencairan dana hibah atau bansos yang merupakan hak setiap anggota dewan dengan nominal 2,5 milyar rupiah itu.

“Jangan sampai masyarakat kecewa dengan hibah,” cetus politisi PDI-P asal Klungkung ini.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Bali Ketut Suwandi kembali menegaskan bahwasanya bansos akan dimasukkan ke anggaran perubahan tahun 2014.

“Dengan catatan proposal mlik masyarakat ini supaya diperbaharui terkait nominalnya masih dinvetarisir di Bapeda,” tegasnya.

Mandia pun ganti membalas dengan meminta agar pihak pemrov Bali bisa memfasilitasi terkait masalah batas waktu pencairan hibah ini. 

“Karena ini terkait masalah jabatan yang akan  segera berakhir nanti yang tidak menjabat lagi ada kesulitan mohon distreasinglah,”ucap Mandia.

Terkait inipun Suwandi menjelaskan jika batas pencairan dana bansos sudah dipercepat sesuai dengan mandat Gubernur Bali,”sekali lagi saya tegaskan sekarang hari inipun sedang diinvetarisir di Bapeda,”tandas politisi Golkar ini.

Ketua Komisi I Made Arjaya mengamini jika dana bansos harus di streasing karena berdasarkan pengalaman tahun 2013.”LKPJ Gubernur harus harii ini bisa diputuskan dengan catatan dan diparipurnakan LKPJ ke pembahasan ini sifatnya kan informal, jadi sudah kita bahas karena di 2015 tidak ada hibah lagi. Ini terkendala karena masalah hibah ini kurang di streasing,” kata Arjaya.

Senada dengan Arjaya, Made Sumiati mengungkapkan jika perintah untuk mengerjakan proposal di Biro Keuangan tak kunjung dikerjakan pasalnya menurut informasinya tidak ada perintah ‘mengerjakan dari Gubernur’.

Seperti diketahui telah beredar surat edaran KPK yang menyatakan jika dana bansos akan cair setelah Pilpres yakni pada tanggal 10 Juli
Mendatang. 

Tak ketinggalan anggota Komisi I, Made Suparta juga mempertanyakan perihal posisinya sebagai dewan bahwa apakah di tahun 2014, pihaknya masih mempunyai hak anggaran? 

Menurutnya, penekanan persoalan 2013 itu sudah selesai bagi yang tidak lolos sementara bagi yang lolos tentunya akan melanjutkan obyek-obyek  baru yang menjadi kebutuhan masyarakat. 

“Hibah 2013 itu saja yang dimajukan, intinya seberapa besar hak kami di 2014 saya tekankan di 2013 obyek kami yang menentukan, sekarang sisanya buat yang akan melanjutkan silahkan melanjutkan, tapi buat yang tidak harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, usai rapat Ketua fraksi PDI-Perjuangan  Ketut Tama Tenaya membantah bahwa hanya fraksinya yang vokal suarakan dana bansos.

“Bahwa PDI-Perjuangan akan terus komit menyuarakan kepentingan rakyat termasuk soal pencairan sisa dana hibah yang merupakan komitmen Gubernur Bali Made Mangku Pastika,” jelasnya.

Lanjut dia menegaskan bahwa bukan hanya fraksi PDI-Perjuangan yang komit akan kepentingan rakyat melainkan partai PDI-P yang memang komit menyuarakan kepentingan masyarakat kelas bawah atau wong cilik.

“Termasuk bansos ini,yang merupakan janji Gubernur Bali Made Mangku Pastika tanggal 7 Januari itu habis Pilgub  ini Pilgubnya sudah lewat katanya ditunda hingga Pilpres habis Pilpres ada Pilkada nah gimana itu yang benar yang mana,” tegasnya. SIA-MB