Dewan Kehormatan: Recall Pasek Sesuai UU Parpol dan Anggaran Dasar Partai

Metro Bali

Januari 22, 2014 10:13 PM Diperbarui Januari 22, 2014 10:13 PM

Jakarta (Metrobali.com)-

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin buka suara seputar Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap I Gede Pasek Suardika dalam keanggotaannya di DPR. Amir memastikan kewenangan untuk melakukan pergantian antar waktu atau recall terhadap anggotanya di DPR berdasarkan Undang Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Demokrat.

“Jadi UU mengatur daripada kewenangan dari Dewan Pimpinan Pusat di dalam me-recall anggotanya, itu diatur jelas diundang-undang,” kata Amir di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (22/1/2014).

Menurut Amir, recall terhadap Pasek tanpa perlu menunggu rekomendasi dari Dewan Kehormatan karena hal itu menjadi hak dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

“Kalau apa yang terjadi dalam kasus saudara Pasek ini, saya kira DPP menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur UU untuk melakukan recall. Itu ada hak itu diatur tanpa perlu menunggu rekomendasi apapun dari Dewan Kehormatan,” jelasnya.

“Seingat saya sudah pernah ada yang menguji materi masalah kewenangan recall ini di Mahkamah Konstitusi dan ternyata yang menguji kalah,” tambahnya.

Seperti diketahui di dalam somasinya, Pasek mempermasalahkan mengenai keabsahan surat recall-nya karena tidak ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melainkan ditandatangani oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan.

Menanggapi hal itu, Amir menjelaskan bahwa di dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat sudah mencantumkan posisi Ketua Harian dan apa yang menjadi kewenangannya sebagai pemegang mandat dari Ketua Umum Partai Demokrat.

“Sudah ada itu, mandat itu, jadi mandat itu tidak hanya dibawah tangan tetapi sudah diotentikasi di dalam Anggaran Dasar,” terangnya.

Meski demikian Amir meghormati somasi yang dilakukan Pasek karena hal itu merupakan hak hukumnya sebagai warga negara. Amir yakin DPP Partai Demokrat dapat menghadapi somasi tersebut.

“Saya kira DPP tahu apa yang dilakukan karena UU sudah mengatur kewenangan itu,” tegasnya.

“Jadi enggak usah diributkan,” tandasnya. TMD-MB