Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Catatan dari Lokasabha VI PHDI Bali (1) : Jangan Duduk, Bila Tak Mau Bela Bhisama

Metro Bali
single-image

LOKASABHA VI PHDI Bali, 15 April lalu, menghasilkan komposisi pengurus yang cukup mengejutkan. Ketua Harian tetap dipercayakan ke Ngurah Sudiana, Dharma Upapati dijabat Ide Pedande Istri Sidemen.  Yang agak mengejutkan, ketua Paruman Walaka, dipercayakan kepada Prof. Dokter Made Bakta, rektor Univ. Udayana, yang dikenal sebagai pentolan penolakan revisi Perda Tata Ruang Prov. Bali. Penyusunan pengurus harian dan paruman walaka menggunakan sistem formatur, yang berjumlah 7 orang, terdiri Made Raka Suarna (ketua), Wayan Sukayasa (sekretaris), dan 4 anggota: Wayan Bagiarta, Wayan Tontra, Putu Wirata Dwikora dan Wayan Sudirta.

            Banyak yang tak menduga, bagaimana rektor UNUD ini tiba-tiba langsung di puncak Paruman Walaka itu.  ‘’Ini penghormatan sekaligus beban berat bagi beliau. Penghormatan, karena integritasnya sudah diketahui, ketika membela bhisama kesucian pura  di Perda Tata Ruang. Beliaulah akademisi dan rektor yang ada di garis depan, ketika yang lain belum muncul,’’ jelas Putu Wirata Dwikora, salah seorang formatur, yang juga Ketua Panitia Pengarah dalam Lokasabha tersebut.
            Sebelum lokasabha berlangsung, Putu Wirata sudah menyampaikan, aspirasi umat Hindu yang berkembang, menginginkan pengurus PHDI adalah mereka yang siap ngayah,  membela kepentingan Bali dan Hindu, termasuk membela bhisama kesucian pura  di Perda Tata Ruang Prov. Bali, yang terus menerus hendak dilemahkan atau digusur oleh elit-elit tertentu. Umat tak mau, kalau pengurus Parisada tak membela keberadaan bhisama, yang merupakan Keputusan No. 11/PHDI/1994, setelah gejolak penolakan pembangunan Nirwana Bali Resort di Tanah Lot.
            ‘’Umat Hindu tak mau ada orang duduk di Parisada, tapi tak mau membela kepentingan Bali dan Hindu, tak mau membela bhisama,  apalagi justru menyetujui bhisama disingkirkan dari Perda. Parisada harus menjadi lembaga yang kuat mengkawal pemerintah, dalam membuat kebijakan-kebijakan pembangunan. Parisada jangan diam dan membiarkan pemerintah menyusun kebijakan yang mendatangkan uang jangka pendek, tapi merusak kelestarian alam dan budaya dalam jangka panjang,’’ imbuh Putu yang juga Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat ini.
            Ada yang beda memang dengan mekanisme rekrutmen pengurus lima tahun lalu. Lokasabha VI ini, dalam tata tertib persidangannya, sudah ancang-ancang mensyaratkan, setiap pengurus yang duduk diminta membuat Surat Pernyataan Komitmen. Selain siap ngayah  demi kelestarian alam dan budaya Bali, juga siap di-resafel sewaktu-waktu bila menyimpang dari komitmen yang ditandatangani.
            ‘’Surat sejenis Pakta Integritas itu disiapkan, mengingat lima tahun lalu ada nama-nama yang tercantum, tapi tidak pernah hadir dalam rapat, tidak hadir ketika Parisada butuh dukungan untuk datang ke DPRD Bali guna membela bhisama  dalam Perda Tata Ruang. Bahkan banyak yang tidak diketahui alamatnya, karena namanya dititip-titip secara pribadi,’’ jelas Nyoman Kenak, Ketua Panitia Pelaksana, yang terpilih sebagai Sekretaris, mendampingi IGN Sudiana.
            Kenak sendiri menyatakan siap ngayah  dan termasuk figur pengurus Parisada yang konsisten membela Parisada dan bhisama.  Ia juga masih menjabat Ketua PHDI Kota Denpasar, yang tak lama lagi akan melakukan lokasabha.
            Lokasabha VI ini terbilang sangat menarik. Selain kehadiran 300 peserta dan peninjau dari seluruh Bali, rupanya sulinggih yang hadir mencapai 62 orang. Padahal, untuk Paruman Pandita, seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PHDI, jumlah Paruman Pandita hanya 11 orang. Untuk mengakomodasi semua potensi sulinggih tersebut, akhirnya dibentuk Pasharaman Pandita Parisada Bali, yang ketuanya dipercayakan kepada Ide Rsi Agni Jayamukthi dari Geriya Dawan, Klungkung. Rsi Agni Jayamukthi merupakan salah seorang sulinggih yang sering mendampingi delegasi walaka ke DPRD maupun Gubernur Bali, ketika ada dialog mempertahankan Bhisama dalam Perda Tata Ruang Bali. ‘’Pashraman Pandita ini, diharapkan mendampingi Paruman Pandita memberikan pemikiran dan masukan, agar penataan Bali melalui keputusan-keputusan Paruman Pandita ini menjadi lebih baik ke depannya,’’ imbuh Putu Wirata, ketua panitia pengarah yang menyiapkan rancangan Lokasabha, termasuk Pashraman Pandita tersebut. Dengan demikian, tidak ada sulinggih yang tidak mendapat tempat di Lokasabha PHDI Bali.
STRUKTUR PENGURUS PHDI BALI
Dharma Upapati          : Ide Pedande Istri Oka Sidemen
Ketua Harian               Dr. IGN Sudiana.
Wakil Ketua                : Made Suastika Ekasana. Made Raka Suwarna, SH, Dayu Tari Puspa,
                                      Made Winanti.   Mangku P. Suastika. Wayan Sukayasa.
Sekretaris                    : Nyoman Kenak.
Wk. Sekretaris             : Made Gede Harnawa. Made Mardika.
Bendahara                   : Guru Nyoman Nala
Wakil Bendahara        : Nyoman Alit Putrawan
Ketua Paruman Walaka: Prof. Dokter I Made Bhakta.
(SUT-MB)
Bagikan :
Baca Juga :
PDIP Minta Presiden Segera Lantik BG
1 Comment
  1. dek nur
    dek nur 8 years ago
    Reply

    Semoga PHDI benar2 menjadi lembaga yg memberi spirit Mewali Ngewangun Bali yang Wali.

Leave a Comment

Your email address will not be published.