Bupati Agus Suradnyana Sampaikan Nota Pengantar Terhadap Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA-2019

Metro Bali
single-image

 

Buleleng, (Metrobali.com)-

DPRD Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Paripurna penyampaikan nota pengantar Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana atas Ranperda Pertanggung Jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng TA-2019, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Buleleng pada Senin (29/6/2020).

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna,SH mengatakan berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh BPK RI paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan surat pengantar dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng No. 900/107/BPKPD/2020 dengan uraian buku Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019, buku rancangan peraturan bupati tentang pertanggungaawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 dan buku laporan keuangan tahun 2019 tertanggan 19 Juni 2020. Sehingga pada Senin (29/6/2020) dilaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda tunggal Penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Ranperda Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD TA-2019.

Rapat yang berjalan secara hikmat ini, dipimpin langsung Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, SH dengan memperhatikan protokol kesehatan covid-19. Tampak hadir Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana,ST yang sekaligus menyampaikan nota pengantarnya, Wakil Bupati Buuleleng Nyoman Sutjidra,Sp.Og, Pimpinan FKPD, Ketua Komisi DPRD Buleleng. Sedangkan anggota dan undangan lainnya mengikuti jalannya rapat melalui vidio teleconference yang diselenggarakan dimasing-masing ruangan.

Dalam nota pengantarnya, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dalam nota pengantarnya menyampaikan bahwa anggaran daerah merupakan anggaran publik yang mencerminkan suatu kebijakan daerah yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. Maka hasil pelaksanaannya wajib untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel atas pengelolaan keuangan, pemanfaatan sumber daya dan pertanggungjawaban atas mandat rakyat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Baca Juga :
Indonesia-Australia Tidak akan Pengaruhi Pemangkasan Dana Bantuan

Disamping itu juga, menurut bupati bertujuan untuk menyediakan Informasi Keuangan Daerah secara komprehensif yang berguna sebagai umpan balik perencanaan ke depan. Serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh Aset, Hutang dan Ekuitas yang Transparan dan Akuntabel sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
“Untuk itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Agus Suradnyana menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada DPRD Kabupaten Buleleng dan jajaran SKPD yang telah melaksanakan tugas dengan bersungguh sungguh dengan rasa penuh tanggungjawab. Sehingga Buleleng kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKRI secara berturut turut sebanyak 6 kali, terhadap pelaksanaan keuangan daerah.

“WTP merupakan upaya penyampaian kepada publik tentang akuntabilitas dalam penggelolaan keuangan daerah. Namun kedepan, kualitas anggaran bukan hanya berpedoman pada audit BPK saja, tetapi lebih menitik beratkan kepada kualitas perencanaan dari anggaran tersebut. Sehingga dapat memberikan manfaat lebih banyak bagi kesejahteraan masyarakat Buleleng.” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna, SH yang ditemui usai rapat menyampaikan terimakasi terhadap Pemerintah Daerah beserta jajarannya. Sehingga dari hasil audit BPK RI, Buleleng kali ini kembali meraih opini WTP. Artinya, secara penggelolaan administrasi keuangan sudah berjalan dengan baik. Kendatipun masih ada beberapa catatan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK.”Hal ini, perlu kita tindak lanjuti kedepan. Dari tahun ketahun jumlah rekomendasi terhadap pelaksanaan keuangan di Kabupaten Buleleng cenderung mengalami penurunan. Dan kami DPRD berharap kedepan tidak ada lagi rekomendasi dari BPK RI terkait dengan penggelolaan daerah Kabupaten Buleleng” tandasnya. GS

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.