arman syifa

Denpasar (Metrobali.com)-

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2014, Badan Perwakilan Keuangan (BPK) provinsi Bali, menemukan banyak permasalahan terkait pelaksanaan anggaran belanja di pemerintah Provinsi Bali. Terutama terkait selisih harga antara pihak travel dengan penerbangan di perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pemrov Bali.

Kepala BPK Perwakilan Bali, Arman Syifa mengatakan, terkait pelaksanaan anggaran belanja di pemrov Bali pihaknya mengatakan, meski mulai meningkat dibandingkan tahun lalu, namun dari sisi pengendalian perencanaan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dari sisi belanja anggaran pihak pemrov Bali harus lebih meningkatkannya lagi.

“Kami tadi menyampaikan kepada Gubernur bahwa kita menemukan sejumlah permasalahan, mulai dari sisi pengendalian perencanaan penyusunan HPS, karena itu syarat-syarat pembuatan HPS harus ditingkatkan,” katanya di Denpasar, Senin (9/2).

Selain itu, dari sisi belanja pihaknya menemukan beberapa masalah seperti terkait pekerjaan jalan, pengerasan jalan atau kontruksi dan perjalanan dinas.

“Walaupun tidak sebesar tahun lalu, kami lihat sudah ada peningkatan. Tapi kami menemukan ada perbedaan harga di perjalanan dinas. Bahwa ada juga perjalanan dinas yang tidak kami temukan orangnya di manifest Garuda” paparnya.

Arman menjelaskan, ketika mereka mengadakan perjalanan dinas dari sisi pengadaan tiket perjalanan, mereka menggunakan pihak travel agen. Pihaknya tidak hanya menemukan di provinsi saja namun di seluruh daerah sudah menjadi hal yang umum.

“Ada sebuah modus dari agen, untuk meningkatkan harga, misalnya dari Garuda itu. Dan kami konfirmasi ke Garuda, bahwa praktek itu tidak dibenarkan dan itu terjadi dan memang beberapa melalui travel, karena ujung-ujungnya ada pemalsuan, dikhawatirkan jadi pidana,” imbuhnya.

Menanggapi temuan selisih harga tersebut, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, menegaskan pihaknya sudah membuat aturan untuk membeli langsung ke pihak penerbangan.

“Memang ada temuan terkait selisih harga antara di travel dengan Garuda ini yang jadi temuan, belakangan kita baru buat aturan bahwa kita harus beli langsung ke Garuda atau Lion, bahkan kita sudah buat MoU dengan Garuda,” jelas Pastika.

Sementara itu, soal temuan BPK soal tender yang dilakukan Pemrov Bali, meski tidak menemukan adanya satu upaya memenangkan sebuah tender, namun beberapa proyek masih melakukan pemecahan tender proyek.

“Dari sifat pekerjaan sebetulnya bisa dijadikan satu pekerjaan karena pekerjaannya sama. Tapi itu tidak dilakukan, sejauh ini kami tidak menemukan upaya untuk memenangkan satu buah tender,” katanya.

Menurut Arman, jika beberapa pekerjaan disatukan bisa lebih efisien dari sisi pengadaan. Alasan mereka, imbuhnya untuk memudahkan penilaian asetnya meski demikian, itu ada betulnya.

Pastika pun menegaskan, jika pihaknya akan segera memperbaiki apa yang menjadi temuan BPK tersebut. SIA-MB