Denpasar (Metrobali.com)-

Adanya keinginan pemerintah melalui Kemendikbud menggelontorkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan menengah dalam tahun ajaran 2013 memang patut diapresiasi secara positif. Ini karena pemerintah memang punya tanggungjawab moril dalam mengembangkan pendidikan bangsa bagi upaya mencetak generasi emas bangsa.

Namun, demikian harus tetap diwaspadai, Jangan sampai program bantuan operasional sekolah menengah (BOSM) tersebut hanya sekadar alat propaganda elite politik penguasa pemangku kebijakan berorientasi penggalangan dukungan semata. Hal ini tentunya bercermin dari pengalaman selama ini. Di mana berbagai program pendidikan yang diterapkan selama ini bersifat sesaat dan cenderung bermuatan politis daripada untuk kepentingan pendidikan itu sesungguhnya.

Demikian diungkap oleh Ketua Dewan Pendidikan Kota Denpasar, Putu Rumawan Salain, Sabtu  (25/8). Dia berharap BOSM nantinya memang betul-betul menjadi program pendidikan yang sistemik dan berkelanjutan serta terstruktur dalam manajemen pendidikan berbasis teknologi modern. Hal ini mengingat tahun depan telah memasuki masa persiapan penjaringan pemimpin bangsa dalam pemilihan presiden.

Selain itu, proses alokasi penyaluran dananya juga sangat rawan dikorupsi. Makanya, program BOSM patut diwaspadai dan dikawal ketat. Supaya tujuan mulia dari program ini betul-betul mampu menciptakan dunia pendidikan yang layak dan murah, serta berkeadilan. “Sehingga, upaya penguatan program wajib belajar 12 tahun dapat terealisasi sesuai dengan amanat UUD’45 dan Pancasila,” tegasnya. IJA-MB