????????????????????????????????????

Buleleng, (Metrobali.com) –
Upaya puluhan warga masyarakat Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD Buleleng menjadi kandas, pada Rabu (18/11) siang. Lantaran, unsure pimpinan dan anggota DPRD Buleleng menjalankan tugas kedinasan ke luar daerah. Warga hanya diterima oleh Kabag Umum DPRD Buleleng, Made Witana. Tak pelak dengan kondisi ini, puluhan warga Desa Tunjung menjadi kecewa.
Salah satu perwakilan warga Desa Tunjung, Nyoman Rawi mengatakan kedatangannya ke DPRD Buleleng untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan status Perbekel Desa Tunjung Made Sadia yang kini telah menjadi tersangka dalam kasus penebangan pohon yang bukan miliknya.”Kami datang ini, sebenarnya untuk menyampaikan aspirasi tentang status perbekel Desa Tunjung kepada dewan. Apakah di non aktifkan apa tidak. Karena pada saat salah satu warga yang bernama Legawa berkeinginan meminta tanda tangan, perbekelnya tidak mau tanda tangan. Hal iniulah yang membuat warga menjadi kecewa” terangnya
Menurut Nyoman Rawi, selain tidak mau memberikan pelayanan yang baik dengan warga, juga perbekel menolak bantuan dari pusat Jakarta sejumlah Rp 2 miliar untuk kepentingan rumah tangga miskin (RTM),”Kami tidak habis pikir, kenapa bantuan untuk RTM ditolak. Sehingga bantuan tersebut dialihkan ke Desa Kubutambahan. Ini salah satu kebijakan yang tidak kami mengerti hingga saat ini” pungkasnya.
Terkait dengan dugaan bantuan Rp 2 miliar yang ditolak oleh Perbekel Desa Tajun,  Fasilitator kabupaten, Wayan Rigunawan saat ditemui metrobali.com mengatakan bantuan sejumlah Rp 2 miliar sesuai dengan petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) diberikan kepada desa yang memiliki jumlah RTM paling banyak,”Penunjukan pemberian bantuan dana sebesar Rp 2 miliar sudah berdasarkan mekanisme. Dimana melalui musyawarah antar desa (MAD) se Kecamatan Kubutambahan. Dari hasil musyawarah itu, diputuskan untuk diberikan kepada RTM Desa Kubutambahan yang memiliki jumlah RTM sebanyak 900 KK lebih, sedangkan Desa Tunjung hanya memiliki jumlah RTM sebanyak 505 KK” ujar Rigunawan. “Bantuan Rp 2 miliar ini merupakan program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat pengembangan infrastruktur ekonomi (PKKPM PIE) yang dananya dari pusat Jakarta. Yang jelas kami sudah melakukannya sesuai dengan juklak dan juknis” tandasnya. GS-MB