Foto: Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil Denpasar Selatan dari PSI Emiliana Sri Wahjuni bersama warga saat menggelar “Kopi Darat” Jumat (28/2/2020).

Denpasar (Metrobali.com)-

Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil Denpasar Selatan dari PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Emiliana Sri Wahjuni menggelar “Kopi Darat” menyerap aspirasi masyarakat di Gedung Morning Star Indonesia Bali, H-Culture Bypass Ngurah Rai, Suwung, Denpasar Selatan, Jumat (28/2/2020).

Masyarakat yang hadir pun cukup antusias menyampaikan unek-unek mereka hingga aspirasi terkait berbagai permasalahan di Kota Denpasar.

Mulai dari persoalan sampah, drainase, kebersihan lingkungan, adanya sejumlah kawasan yang penataannya semrawut dan tergolong kumuh hingga persoalan sosial dan masalah pendidikan.

Suasana “Kopi Darat” pun menjadi sangat interaktif karena ada diskusi menarik antara warga dengan Emiliana Sri Wahjuni yang juga dengan seksama mendengarkan aspirasi warga.

Ia sambil kemudian menyampaikan berbagai kebijakan dan progam Pemerintah Kota Denpasar. Termasuk juga dalam rangka menyambut HUT ke-232 Kota Denpasar.

Yang cukup menarik juga ketika warga yang hadir mengeluhkan kekhawatiran mereka menyambut PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Tahun Ajaran 2020/2021 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan.

Mereka khawatir sistem zonasi yang diterapkan pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar kembali menimbulkan masalah seperti PPDB tahun 2019.

Warga pun khawatir anak-anak mereka misalnya yang hendak melanjutkan ke jenjang SMP akan kesulitan mendapatkan sekolah.

“Kami khawatir anak-anak kami tidak dapat sekolah di PPBD dengan sistem zonasi ini,” kata Yulius, salah satu warga asal Pemogan, Denpasar Selatan.

Warga pun khawatir juga nanti ada sekolah atau oknum yang melakukan pungutan atau mengenakan biaya lain yang bisa memberatkan orang tua siswa.

Terkait hal ini Emiliana Sri Wahjuni yang merupakan Anggota Komisi IV Kota Denpasar salah satunya yang juga membidangi pendidikan ini menegaskan PPDB tahun ini diyakini lancar.

Jikapun memang ada siswa yang tidak mendapatkan kuota di sekolah negeri, maka sepanjang siswa ini berprestasi maupun juga kurang mampu mereka ketika memilih bersekolah di sekolah swasta bisa mendapatkan semacam subsidi beasiswa dari Pemkot Denpasar.

“Jadi jangan khawatir. Kami di Dewan akan mengawal PPDB ini agar lancar, sistem zonasi ini agar berkeadilan dan semua siswa bisa mendapatkan akses pendidikan,” kata   Emiliana Sri Wahjuni.

Masih terkait pendidikan, salah seorang warga Yuvita Rismawati yang juga Kepala Sekolah SD dan SMP Bali Star Academy mengapresiasi perhatian Pemkot Denpasar terhadap keberadaan sekolah yang mengelola pendidikan dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA ini.

Pasalnya sekolah ini sering mendapatkan kunjungan dari Puskesmas Denpasar Selatan 1 dengan pemberian vaksin dan vitamin. Siswa juga diberikan vaksin pencegahan kanker serviks khususnya untuk anak-anak Kelas V SD.

“Tapi kalau bisa juga kami minta ada pemberian masker untuk mencegah Corona dan kami bagikan kepada siswa. Walau tidak ada kasus Corona di Bali, penting untuk berjaga-jaga,” harap Yuvita.

Warga lainnya Made Olang Santosa mengeluhkan di Denpasar banyak proyek yang terkesan bongkar pasang, misalnya antara proyek PDAM dan PLN.

Ia juga mengeluhkan tindakan pihak PLN yang terkesan sembarangan menebang pohon perindang di pinggir jalan yang dianggap mengganggu kabel jaringan listrik PLN

“Kalau aturannya kan jarak dua meter harusnya dipangkas. Tapi ini dipotong gundul bahkan sampai ditebang. Jadi tidak ada suasana rindang lagi dan udara jadi panas,” keluh Santosa.

Atas berbagai keluhan, aspirasi dan masukkan warga yang disampaikan saat “Kopi Darat” ini, Emiliana Sri Wahjuni yang juga Sekretaris Fraksi NasDem-PSI DPRD Denpasar ini mengatakan hal tersebut akan ditindaklanjuti.

Hal ini juga akan disampaikan secara resmi juga dalam Sidang Paripurna DPRD Denpasar agar dapat didengar langsung oleh Walikota Denpasar.

“Tentu kami dorong agar ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif khususnya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait di Pemkot Denpasar,” tutup Emiliana Sri Wahjuni. (dan)