Denpasar (Metrobali.com) 

 

Tahun 2022 telah memasuki periode Triwulan ke-4. Bulan Oktober menjadi momen untuk mengingat detik-detik ketika Oeang Republik Indonesia (ORI) pertama kali dikeluarkan. Hari Oeang Republik Indonesia atau HORI yang diperingati setiap tanggal 30 Oktober menjadi simbol pemersatu bangsa sekaligus lambang identitas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Tahun ini merupakan peringatan ke-76 sejak Oeang Republik Indonesia diterbitkan pertama kalinya pada tahun 1946. Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) tahun ini diperingati dalam suasana penuh harapan dalam menghadapi tantangan menuju pemulihan Indonesia.

Mengambil tema “Kemenkeu Satu: Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan”, peringatan HORI ke-76 sebagai pengingat bahwa tugas kita masih sangat menantang hari ini dan kedepan. Pemulihan harus kita kawal sampai betul-betul kembali normal.

Total Penerimaan Pemerintah Pusat di Provinsi Bali sampai dengan 30 September 2022 telah terealisasi sebesar Rp 9,36 T dari target tahunan sebesar Rp 10,21 T atau 91,7%, dengan rincian realisasi penerimaan pajak sebesar Rp7,28 T dari target Rp7,72 T atau mencapai 94,4%, penerimaan bea cukai sebesar Rp711 M atau 85,1% dari target Rp835,82 M dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp31,65 M atau 76% dari target Rp41,63 M dari PNBP Lainnya serta Rp1,33 T dari target Rp1,62 T atau mencapai 82,3% dari Pendapatan BLU.

Dari sisi perpajakan, target penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp7,72 T telah terealisasi sebesar 94,4% sampai dengan Triwulan III tahun 2022 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 42,03% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Sedangkan kepatuhan SPT Tahunan PPh sampai dengan 25 Oktober 2022 total SPT diterima sebanyak 364,28 ribu Wajib Pajak dengan rincian 29,61 ribu SPT WP Badan dan 343,13 ribu WP Orang Pribadi. Terkait Penerimaan PPh Pasal 26 (WPOP Luar Negeri), secara keseluruhan, realisasi penerimaan PPh Pasal 26 tumbuh sebesar 12,98% dari tahun 2021 yaitu sebesar Rp152,61 M per 30 September 2022. Pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 26 yang terjadi selama bulan Mei sampai dengan September 2022 menandakan membaiknya perekonomian Bali, dan dipekerjakan kembali tenaga asing pasca pandemi Covid-19. Sedangkan untuk Penerimaan PPN atas Jasa Luar Negeri secara keseluruhan, realisasi penerimaan PPN Jasa Luar Negeri tumbuh sebesar 125,78 % dari tahun 2021 yaitu sebesar Rp38,72 M per 30 September 2022, meskipun jumlah WP yang melakukan pembayaran berkurang.

Dari sisi bea dan cukai, target penerimaan bea cukai tahun 2022 sebesar Rp835,82 M yang telah terealisasi sebesar 85,1% atau Rp711,34 M sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, tumbuh sebesar 52,46% atau Rp222.77 M dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Devisa ekspor s.d. September 2022 mencapai USD137.78 Juta, tumbuh USD78.33 Juta (131,77%), sedangkan devisa impor mencapai USD58.36 Juta, tumbuh USD25.72 Juta (78,80%) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada September 2022, sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dengan BNNP Bali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan jaringan kokain dan jaringan heroin Internasional. Barang bukti berupa 10.74 gram bruto heroin, dan 0,94 gram bruto Metamfetamina yang berhasil diamankan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin incinerator. Selain penindakan atas NPP, selama bulan September 2022 telah dilakukan 11 penindakan di bidang Cukai, dan 87 penindakan di bidang kepabeanan dengan estimasi nilai barang sebesar Rp590.078.629- dan potensi kerugian Rp234.014.586,-. Pelanggaran dimaksud dengan kategori pelanggaran berupa barang bawaannya penumpang kategori lartas tanpa pemberitahuan, penjualan BKC dilekati pita cukai palsu, dan penjualan BKC yang tidak dilekati pita cukai.

Dari sisi PNBP, capaian PNBP Lainnya sampai dengan Triwulan III tahun 2022 sebesar Rp31,65 M atau 76% dari target Rp41,63 M. Status Hibah Masuk s.d. 31 Juli 2022 adalah NIHIL. Sedangkan untuk Pendapatan BLU di Provinsi Bali telah mencapai Rp1,33 T dari target Rp1,62 T terealisasi sebesar 82,3% per 30 September 2022.

Dari sisi Belanja, Total Pagu Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Bali yang disalurkan melalui DIPA Kementerian Lembaga adalah sebesar Rp12,7 T dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp7,48 T atau mencapai 58,8%. Total realisasi belanja pemerintah pusat tersebut dibelanjakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp3,18 T, Belanja Barang sebesar Rp2,85 T, Belanja Modal sebesar Rp1,43 T, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp25 M. Sedangkan untuk TKDD (Transfer ke daerah dan Dana Desa) telah terealisasi 76,75% atau sebesar Rp8,5 T dari total pagu sebesar Rp11,1 T. Terkait, progres proyek strategis di Provinsi Bali per 30 September 2022 dengan anggaran sebesar Rp1,1 T telah mencapai realisasi sebesar Rp726 M atau 64,94% untuk 18 pembangunan dan preservasi infrastruktur yang di antaranya adalah Pembangunan Pelabuhan Sanur untuk mendukung pariwisata dari dan ke wilayah segitiga emas (Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan) dan Pembangunan jalan Shortcut untuk mempercepat akses Bali selatan dan Bali utara serta preservasi jalan dan pembangunan jembatan untuk memperlancar akses transportasi.

Total penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) s.d. 30 September 2022 di Provinsi Bali adalah sebesar Rp7,3 T untuk 127 ribu debitur. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro yang mencapai Rp4,3 T untuk 102 ribu debitur. Sedangkan terkait progres PEN di Provinsi Bali sampai dengan 23 September 2022 adalah sebagai berikut, total penyaluran untuk Sektor Kesehatan sebesar Rp808 M dengan rincian Intensif Nakes sebesar Rp56 M untuk 90 Faskes atau 11,5 ribu tenaga kesehatan dan untuk Klaim Pasien sebesar Rp752 M untuk 63 RS dan 14 ribu pasien. Kemudian untuk Sektor PUPR untuk sub sektor Padat Karya PUPR realisasi sebesar Rp 141 M untuk 4,6 ribu tenaga kerja, untuk sub sektor pariwisata PUPR sebesar Rp 39 M untuk 3,6 tenaga kerja, sub sektor Ketahanan Pangan PUPR sebesar Rp 195 M, serta sub sektor Infrastruktur Konektivitas PUPR sebesar Rp84 M. Pada sektor Perlinsos dengan rincian sub sektor sembako sebesar Rp290 M, sub sektor Keluarga Harapan sebesar Rp260M, BLT Migor Kemensos Rp51 M, BLT BBM Kemensos sebesar Rp57 M, Bantuan subsidi upah sebesar Rp 78 M dan untuk BLT Desa Bali Nusra sebesar Rp 1,45 T.

Sebagai penutup, Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran. Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar dapat bersinergi dengan lebih baik lagi dan mendorong realisasi belanja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dengan tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money.

Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. (RED-MB)