Seknas Jokowidodo dan PHDI Bali Dukung Pembangunan Bandara Bali Utara (BATARA)
Denpasar (Metrobali.com)-
Ketua Umum Seknas Jokowidodo, Muhammad Yamin dan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali Prof. Dr. Drs. I Gst Ngurah Sudiana, Msi menyatakan mendukung pembangunan Bandar Udara Bali Utara (BATARA). Hal itu dikatakan mereka secara terpisah usai acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Jumat (1/6) di Desa Wisata Kertalangu, Denpasar Timur.
‘’Kami sangat mendukung penuh keinginan masyarakat Bali untuk membangun Bandara baru di Bali utara, apalagi rencana tersebut sudah tercantum di dalam Perpres No 2 th 2015,’’ kata Muhammad Yamin kepada metrobali.com.
Dikatakan, pihaknya siap mengawal agar program tersebut berjalan lancar dan dimulai pembangunannya secepat mungkin di pemerintahan Periode pertama Jokowi, sebagai bukti nyata bahwa Pemerintah sekarang adalah pro rakyat kecil.
‘’Apalagi kami mendapat informasi bahwa konsorsium Pembangun Bandara BATARA ini sudah siap bekerja sama dengan desa adat Kubutambahan , Perusda Bali , BUMN dan dukungan Pendanaan dari Bank Besar , maka tidak ada lagi alasan lain kecuali harus segera dibangun,’’ kata Muhammad Yamin.
Dikatakan, pengamalan Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sejatinya adalah dengan saling berbagi dalam pembangunan. ”Presiden Jokowi telah telah menggelolarakan semangat ”Indonesia Berbagi” itu dalam Nawacita. Sebagai relawan Jokowi, wajib melaksanakan dan mengawal Nawacita itu, tegas Muhammad Yamin, Ketua Umum Seknas Jokowi, dalam sambutannya di acara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Denpasar, Bali.
”Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan bandara Internasional di Bali Utara, yang akan memicu akselarasi pembangunan di wilayah ini,” katanya.
Hal senada dikatakan Prof Dr. Drs. I Gst Ngurah Sudiana. Ia mengatakan, pihaknya sangat mendukung pembangunan Bandar Udara Bali Utara. Apalagi pembangunan bandara tersebut di darat, tentu resikonya akan lebih kecil. Dengan dibangunannya Bandar Udara Bali Utara ini,berarti akan ada pemerataan pembangunan antara Bali selatan dan Utara.
‘’Apabila telah terjadi pemerataan pembangunan antara Bali Selatan dan Utara, maka secara ekonomi masyarakat Buleleng akan meningkat. Selian itu, pembangunan Bandar Udara Vali Utara ini juga akan berdampak ekonomi terhadap kabupaten Karangasem, Tabanan, Bangli dan Jembrana Sehingga jumlah masyarakat miskin di Buleleng lambut laun akan terus berkurang,’’ kata Sudiana.
Acara peringatan hari Lahir Pancasila di Desa Wisata Kertalangu itu dihadiri ratusan hadirin. Tampak pula hadir pejabat pemerintahan Bali dan tokoh tokoh masyarakat Bali Utara.
Sebelumnya, metrobali.com memberitakan MenKo kemaritiman Luhut Panjaitan seusai menghadap Prediden Jokowi di Istana Negara pada tanggal 2 April 2018, menyatakan bahwa Pemerintah memastikan Pembangunan Bandar Udara Bali Utara di darat dengan skema pembiayaan Non APBN.
Ketua JPKP Bali Putu Eka Budiyasa mengatakan, bahwa peringatan hari lahirnya Pancasila ini adalah momentum untuk meneguhkan keyakinan tentang ideologi negera kita Pancasila.
Dengan menjadi mata dan telinga Jokowi maka JPKP wajib membantu sosialisasi pelaksanaan program pemerintah yang pro rakyat, mendampingi pelaksanaan program-program tersebut agar tepat sasaran. Melaporkan jika terdapat ketidaksesuaian atau kendala dalam pelaksanaannya agar dapat terdeteksi sejak dini. Mendorong masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah dengan optimal.
Lebih jauh dikatakan, hal-hal yang sudah dilakukan JPKP Bali dan kabupaten kota se-Bali antara lain, penyelenggaraan pengobatan dan donor darah gratis, pendampingan perencanaan Pengembangan Desa Wisata, pendampingan masyarakat miskin dalam perawatan di RS banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki KIS, tidak memiliki KIP dan banyak masyarakat miskin yang hidup dan tinggal pada gubuk-gubuk tak layak huni. Yang dilakukan JPKP adalah berkoordinasi dengan dinas terkait dan kepala daerah.
Selain itu, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Propinsi Bali yakni membantu pasien miskin yang akibat salah prosedur karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan yang bersangkutan sampai akhirnya kena biaya hampir 200 juta rupiah. ‘’Dalam hal ini JPKP setelah melengkapi data-data yang diperlukan berkirim surat kepada Bapak Ir. Joko Widodo Presiden RI (melalui Ketum di DPP) memohon penghapusan utang pasien miskin tersebut,’’ kata Putu Eka Budiyasa.
Editor : Hana Sutiawati
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.