Herdi Sahrasad

Jakarta (Metrobali.com)-

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Herdi Sahrasad menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ketakutan apabila Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali diterapkan.

Menurut Herdi, koalisi Merah Putih yang mendukung RUU Pilkada menguasai hampir semua provinsi dibandingkan dengan PDIP yang hanya dominan di tiga provinsi.

“Koalisi Merah Putih hampir menguasai seluruh provinsi, hanya tiga provinsi yang dikuasai PDIP. Ini yang buat kubu jokowi JK menghendaki pemilu langsung, PDIP takut kalah,” kata Herdi dalam acara diskusi “Pilkada untuk Siapa?” di Jakarta, Sabtu (13/9).

Herdi menilai Pilkada oleh DPRD bisa menghemat biaya penyelenggaraan serta mencegah konflik horizontal di tingkat daerah. Menurutnya, fakta bahwa sebanyak 327 kepala daerah terlibat korupsi menunjukkan bahwa pilkada secara langsung lebih banyak membawa dampak buruk.

“Selain itu, kalau pilkada langsung itu lebih masif, uang langsung ke rakyat, rakyat dikasih uang terjadi peracunan, kalau Pilkada oleh DPRD akan lebih selektif,” ujar Herdi Adapun, Herdi menilai sikap PDIP yang menolak Pilkada oleh DPRD yang ia yakini menghemat anggaran tersebut kontradiktif dengan wacana penghematan anggaran yang akan diusung oleh pemerintahan Jokowi-JK.

“PDIP menghadapi kontradiksi dalam soal ini, satu sisi dia ingin melakukan penghematan dan efisiensi tapi pilkada menolak pilkada oleh DPRD yang bisa lebih menghemat. Tapi sisi lain, kalau pilkada oleh DPRD dia khawatir jabatan gubernur, walikota, bupati disapu bersih oleh koalisi merah putih,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Panja RUU Pilkada F-PDIP Rahadi Zakaria menilai Pilkada adalah untuk rakyat maka harus dipilih oleh rakyat. Menurutnya kalau Pilkada kembali dipilih oleh DPRD justru menunjukkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Ia pun membantah bahwa PDIP ketakutan untuk kalah.

“Bukan itu (ketakutan kalah). Kami tidak merasa terancam karena kita tidak akan paham dengan isi kepala orang, contoh kongkrit si Ahok saja lari dari Gerindra (karena menolak RUU Pilkada),” ujar Rahadi.

“Indonesia harusnya bangga berani melakukan demokrasi langsung artinya Indonesia bisa melebihi Amerika Serikat, India, Jerman, dan lainnya. Maka para pengamat dunia bilang Indonesia sudah lebih maju dan terbuka. Dan memang Tiongkok tidak pilkada langsung tapi lewat perwakilan-perwakilan, tapi rakyat tidak bergembira. Perut boleh kenyang, tapi mereka terkukung,” tegas Rahadi.

Adapun untuk menekan biaya penyelenggaraan Pilkada yang tinggi, kata Rahadi, bisa dilakukan pemilu serentak. Menurutnya cara tersebut cukup efektif untuk menghemat anggaran.

“Demokrasi yang baik adalah yang tentunya diberikan ke rakyat,” tambahnya. AN-MB