Jakarta (Metrobali.com)-

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta menciptakan kepastian yang kondusif untuk peningkatan kinerja dan kepastian usaha jangka panjang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sugiono di Yogyakarta, Jumat (5/12) menyatakan, saat ini kinerja pemegang izin usaha pemanfaatan hutan terus melemah yang berdampak signifikan terhadap penurunan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional.

Menurut dia, subsektor kehutanan yang memiliki areal kelola seluas 129,42 juta hektare dan pernah memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 1,7 persen namun pada 2013 hanya mampu menyumbang sebesar 0,63 persen.

Ketua APHI menyatakan, kontribusi usaha kehutanan terhadap pembangunan masih cukup besar meskipun kinerjanya mengalami penurunan.

Kontribusi pungutan kehutanan seperti Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang sebesar Rp3,1 triliun, tambahnya, mencapai 93 persen dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kehutanan yang sebesar Rp3,35 triliun.

Setoran PNBP itu menyumbang 56 persen dari realisasi anggaran Kementerian Kehutanan tahun 2013 yang sebesar Rp5,98 triliun.

“Artinya, pemasukan PNBP sektor usaha kehutanan menjadi tumpuan utama untuk membiayai kegiatan-kegiatan sektor kehutanan,” katanya saat Rapat Kerja APHI.

Kegiatan investasi sektor usaha kehutanan, lanjutnya, sebenarnya sangat strategis dalam menopang pembangunan, antara lain ditunjukkan dengan keberadaan investasi sektor kehutanan telah mampu membuka akses daerah terpencil dan mendorong pertumbuhan wilayah.

Apalagi jika diingat, Kabinet Kerja saat ini memberikan prioritas pada pertumbuhan ekonomi wilayah dan pedesaan serta pengembangan infrastruktur di daerah terpencil dan perbatasan.

Menurut dia, dengan kemampuan pemerintah yang sangat terbatas untuk membuka akses infrastruktur di luar Jawa, skema Public Private Partnership melalui investasi sektor usaha kehutanan dalam pengembangan infrastruktur adalah pilihan yang layak ditempuh.

Untuk itu, lanjut dia, yang perlu dilakukan adalah memperkuat peran usaha sektor kehutanan untuk mengoptimalisasikan potensi sumber daya hutan.

Kendala yang dihadapi investasi harus menjadi perhatian utama dan dibenahi oleh pengambil kebijakan, tambahnya, pada saat yang sama pelaku usaha terus didorong untuk meningkatkan kinerjanya berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik.

“Selayaknyalah Pemerintah menempatkan sektor usaha kehutanan sebagai mitra strategis dalam pembangunan kehutanan,” katanya.

Sugiono mengungkapkan, APHI sedang menyiapkan usulan road map pembangunan kehutanan sebagai bahan masukan kebijakan kepada Pemerintah.

Ditambahkannya, dengan problematika kehutanan yang kian kompleks, pemecahan dan penyelesaiannya tentu memerlukan sinergitas, kolaborasidan dukungan seluruh stakeholder kehutanan. AN-MB