Keterangan foto: Wakil rakyat dapil Badung untuk DPRD Bali, Nyoman Laka dari partai PDI Perjuangan/MB

Mangupura (Metrobali.com) –

Terpilih kembali sebagai wakil rakyat mewakili dapil Badung untuk DPRD Bali, Nyoman Laka merasa sangat bersyukur. Ini berkat kepercayaan masyarakat baik kepada dirinya maupun partai pengusungnya PDI Perjuangan. Karena itulah, Sabtu (6/5) kemarin, politisi asal Desa Sobangan Mengwi tersebut melakukan syukuran. Syukuran dilakukan dengan mengundang masyarakat pendukung. Syukuran diisi dengan acara hiburan.

Laka terpilih kembali sebagai anggota DPRD Bali dengan meraih suara mendekati 16.000. Dukungan datang hampir dari seluruh kecamatan di Kabupaten Badung. Saat ditanya program prorakyat yang dilakukan Pemkab Badung seperti kesehatan gratis ditambah dengan santunan bagi penunggu pasien dan santunan lansia yang berumur di atas 72 tahun, ayah dua anak tersebut mengacungkan jempol sebagai tanda dukungan. “Ini merupakan program pembangunan yang betul-betul untuk masyarakat atau prorakyat,” tegasnya.

Walau begitu, dia menyarankan agar program tersebut dievaluasi untuk mengetahui di mana kelemahan maupun kelebihan dari sebuah program pembangunan. Menurutnya, bantuan akan sangat berguna apabila diterima oleh orang atau warga yang benar-benar membutuhkan. Sebaliknya jika diterima oleh orang yang telah berkecukupan, tegasnya, dipastikan bantuan tersebut tidak akan dirasakan manfaatnya.

Karena itu, dia menyarankan bantuan bagi penunggu pasien maupun santunan lansia tidak diberikan kepada semua warga masyarakat. Tetapi secara selektif diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. “Bantuan ini perlu dievaluasi setiap tahunnya sehingga benar-benar tepat sasaran,” ungkapnya.

Ditanya program mendesak yang akan diperjuangkannya selaku anggota legislatif di Bali, pria kelahiran 1964 tersebut menyatakan di bidang pendidikan. Setiap tahun masih ada lulusan SMP yang belum tertampung di SMA. “Kami akan berjuang agar pemerintah mencari solusi. Salah satunya dengan membangun sekolah baru,” tegasnya.

Ini perlu dilakukan, katanya, karena jika ada yang gagal sekolah tentu saja akan menjadi kegagalan pemerintah. Saat ini, pemerintah memiliki program wajar 12 tahun yang artinya wajib tamat SMA. Jika tidak, tentu saja menjadi kegagalan pemerintah. Inilah yang akan diperjuangkan karena merupakan masalah yang terjadi setiap tahun terutama pada tahun ajaran baru. *sar

Editor: Hana Sutiawati