Buleleng, (Metrobali.com)-

Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Buleleng, Made Suparjo,STP merasa prihatin dengan adanya dampak yang diakibatkan pandemi covid-19 selama ini. Selain banyak yang menjadi korban meninggal dunia, juga masalah perekonomian dikalangan masyarakat menengah kebawah sangat fatal terdampaknya.

Iapun menyebutkan bahwa selaku Ketua DPD Partai Nasdem Buleleng dalam menyikapi atau menanggapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) khususnya di Kabupaten Buleleng, yang pertama mengapresiasi langkah pemerintah sudah tepat dalam menangani covid-19 ini. Hanya saja menurutnya yang perlu dibenahi adalah terlalu ketatnya penerapan kebijakan itu sendiri.

“PPKM tujuannya mungkin menyelamatkan masyarakat itu sendiri dari kemungkinan-kemungkinan terjangkit virus covid-19. Disaat implementasi di bawah itu ketat, pada akhirnya akan menimbulkan kasus baru,” ucap Suparjo, Kamis, (16/7/2021) di sekretariat DPD Partai Nasdem Buleleng.

Diharapkan pada saat menerapkan PPKM, pihak aparat yang di tugaskan oleh pemerintah pusat, tentunya harus bijak memilah bagaimana menyikapi PPKM itu tersendiri. Contohnya, kalau kita ngomong usaha-usaha yang harus kita batasi itu, bisa mengundang kerumunan orang-orang. Tapi kalau sektor UMKM itu harus tetap kita berikan keleluasaan. Karena UMKM itu, tidak mungkin akan mampu mengundang kerumunan orang sampai satu toko itu mengundang 25 orang pengunjung atau pembeli.

“Disinilah peran pemerintah itu harus bijak, supaya tidak di satu sisi PPKM itu di jalankan dengan ketat. Sedangkan di sisi lain menimbulkan suatu permasalahan yang baru, yaitu imun daripada masyarakat itu menurun yang gampang juga terserang virus itu sendiri.” ujarnya.

Pemerintah disini harus memberikan suatu solusi, solusinya penataan antara pedagang UMKM dengan pertokoan supermarket atau mini market yang mampu mengundang pengunjung yang banyak.

“Saya rasa penataan itu yang belum di lakukan, coba kita lihat ada non esensial, esensial itu aja baru karakterisktiknya seperti itu. Non esensial seperti toko-toko baju di tutup, sisi lain super market, clandys, hardys itu kan menyiapkan juga stand baju yang tetap buka. Artinya kan tidak berlaku adil kebijakan itu. Yang saya maksud supermarket, minimarket itulah yang menjadi fokus. Karena di sana terjadinya kerumunan orang. Sedangkan UMKM di sepanjang jalan sampai ke dusun-dusunya kan buka yang tidak mampu mengundang kerumunan orang banyak.” jelas Suparjo putra Desa Bebetin ini.

Lebih lanjut dikatakan pemerintah harus adil, pemerintah melalui satgas covid harus adil di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Mengatur tata niaga, bukan mengatur tata niaga dengan jalan menutup toko. Itu berbahaya, sehingga pada akhirnya ingin menyelesaikan suatu permasalahan itu, muncul dengan masalah yang baru. Yang jelas satgas covid itu sebetulnya harus mengatur tata niaga, kalau ada kerumunan oleh pengunjung, pengunjungnya itu pindah berbelanja kepedagang yang lain secara humanis.

“Jadi ikut mengatur dimana harus di kurangi atau dimana harus di oper pembelinya itu. Kalau umpamanya supermarket itu, okelah tutup. Karena itu mampu mengundang kerumunan orang, dan standnya juga buka semua. Artinya UMKM tetap di buka, Satgas covid itu mengambil peran mengatur bila ada kerumunan. Pemerintah itu siap selalu hadir ketengah masyarakat pada saat masyarakat itu susah.” tandasnya. GS