Suambara : Jadikan Musrenbang Media Merumuskan Prioritas Kebutuhan Masyarakat

????????????????????????????????????

Kepala Bappeda dan Litbang Badung I Wayan Suambara disaat membuka Musrenbang RKPD Kabupaten tahun 2017, Selasa (16/2) kemarin di ruang Pertemuan Kantor Camat Kuta Utara.


 Mangupura (Metrobali.com)-

          Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten tahun 2017 Kecamatan Kuta Utara dilaksanakan, Selasa (16/2) di ruang Pertemuan Kantor Camat Kuta Utara. Musrenbang dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda dan Litbang Badung I Wayan Suambara serta dihadiri para Anggota DPRD Badung dan DPR RI asal Kuta Utara, Kepala SKPD, Perbekel/Lurah, LPM, BPD, PKK serta tokoh masyarakat se-Kecamatan Kuta Utara.
            Kepala Bappeda Litbang I Wayan Suambara dalam pengarahannya menyampaikan, bahwa Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahun ini sebagai kewajiban konstitusional dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. “Jadikan forum ini benar-benar sebagai media untuk bisa merumuskan prioritas kebutuhan yang sangat dibutuhkan bagi kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, Musrenbang RKPD 2017 mengangkat tema “Memperkuat Kemandirian Daerah Melalui Inovasi dan Pengelolaan Potensi dalam meningkatkan daya saing daerah”. Tema ini dijabarkan dalam sembilan program prioritas. Dalam pembahasan Musrenbang diharapkan SKPD dan peserta Musrenbang agar mengorientasikan kepada tema dan program prioritas tersebut. Sehingga kedepan ada perubahan-perubahan signifikan didalam capaian target kinerja termasuk pengalokasian anggaran, sehingga dengan demikian baik input, out put dan out comenya bisa linier.
Suambara juga mengapresiasi usulan-usulan dari Kecamatan Kuta Utara yang memprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Program prioritas yang disampaikan tersebut akan diakomodir dan diperjuangkan semaksimal mungkin dengan perangkat daerah untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
????????????????????????????????????
I Wayan Suambara


Dalam kesempatan tersebut Suambara juga menekankan bahwa program kegiatan yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang hari ini dilantik, pada saat kampanye yang berorintasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat harus masuk dalam pembahasan Musrenbang kali ini. Karena setelah dilantik dan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Badung definitif, maka program dan kegiatan tersebut akan menjadi program pemerintah kabupaten badung. “Program dan kegiatan yang ditawarkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, agar melalui Musrenbang ini dapat mengakomodir hal tersebut,” tegasnya. Hal tersebut disampaikan, karena sebagai Aparatur Sipil Negara mempunyai tanggungjawab moral, konsekuensi logis dan konsekuensi yuridis terhadap kinerja pemerintah.
Sementara Camat Kuta Utara A.A. Yuyun Hanura Eny melaporkan bahwa usulan kegiatan yang dirangkum berdasarkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan sebanyak 599 usulan dengan nilai Rp. 300 M lebih. Dengan rincian, untuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sebanyak 16 usulan, nilai Rp. 1,3 M lebih, pendidikan penelitian dan pengembangan Iptek 79 usulan, nilai 64,9 M lebih, kesehatan 52 usulan, nilai 11,7 M lebih, ekonomi 1 usulan, nilai 10 juta, penataan ruang dan lingkungan hidup 22 usulan, nilai 10,2 M lebih, sarana prasarana wilayah 351 usulan, nilai 209 M lebih, ketentraman dan ketertiban umum 7 usulan, nilai 268 juta, perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender 9 usulan, nilai 478 juta, pariwisata. Disampaikan pula bahwa kegiatan hasil musrenbang tahun lalu realisasinya signifikan mengalami peningkatan. Selain itu disampaikan masih terdapat permasalahan yang perlu dicarikan solusi yang meliputi peningkatan jalan di Pantai Brawa sepanjang 2,5 km, perlu trotoarisasi di wilayah pesisir di Canggu dan Tibubeneng.
Ketua Komisi IV DPRD Badung A.A. Ngr. Ketut Nadhi Putra mengatakan, apa yang menjadi usulan dalam musrenbang ini harus diakomodir baik usulan peningkatan sarana prasarana wilayah, bidang ekonomi maupun kesejahteraan sosial yang kesemuanya menjadi kebutuhan masyarakat. Terlebih Kuta Utara sebagai daerah penyangga sektor pariwisata dan sebagai penyumbang PAD Pemkab Badung. Untuk itu diharapkan Pemkab Badung dapat mengakomodir dan memprioritaskan program kegiatan yang telah diusulkan tersebut sehingga dapat terealisasi. RED-MB