Saleh Husin

Jakarta (Metrobali.com)-

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengungkapkan pihaknya akan menggandeng BPKP untuk melakukan audit penggunaan produk dalam negeri terhadap setiap instansi pemerintah.

“Kami punya kiat untuk menyusun format (kerja sama) dengan BPKP untuk melakukan audit tentang penggunaan produk dalam negeri dari setiap instansi pemerintah, baik kementerian maupun BUMN,” kata Saleh Husin usai mengikuti Rapat Kabinet di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin (15/6).

Dia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan imbauan Presiden Joko Widodo kepada kementeri dan lembaga untuk menggunakan produk dalam negeri dan menugaskan Kementerian Perindustrian untuk mencari barang pengganti terhadap barang-barang impor.

“Beliau (Presiden) meminta me-list (mendata) kembali proyek mana saja harusnya bisa memakai produksi dalam negeri. Ini nantinya yang akan saya sampaikan dalam dua hari mendatang,” katanya.

Saleh Husin mengakui sudah banyak produk dalam negeri yang bisa digunakan dalam proyek-proyek pemerintah seperti sektor migas, yakni pipanisasi.

“Beliau memberikan contoh pembangunan pipa dari Gresik ke Semarang justru menggunakan produk dari Korea dan kita tahu dari dalam negeri sudah banyak. Tentu ini menggunakan devisa yang cukup besar,” ungkapnya.

Saleh Husin juga mengungkapkan bahwa pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt juga sudah banyak menggunakan produk dalam negeri sehingga pihaknya akan mendorong ke sana.

“Pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt kan banyak produk-produk yang dibikin di dalam negeri, seperti boiler, turbin yang skala kecil, trafo, kabel maupun ada hal yang lain bisa digunakan,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa dengan semakin banyaknya penggunaan produk dalam negeri maka dapat mengurangi penggunaan devisa dalam penggunaan belanja negara.

Presiden Jokowi saat memimpin rapat kabinet meminta laporan tentang tindak lanjut hasil rapat terbatas yang membahas penggunaan produk dalam negeri dapat dilaksanakan oleh kementerian, lembaga dan BUMN.

“saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh kementerian, lembaga, terutama BUMN, dalam rangka strategi mengurangi produk dan barang-barang impor, kementerian lembaga agar menginventarisasi daftar kebutuhan barang,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan jika ada barang-barang yang harus diimpor, maka diminta untuk dilihat lagi apakah bisa dicarikan barang penggantinya yang bisa diproduksi di dalam negeri.

“Setelah ini ketemu (ada barang pengganti), Menteri perindustrian harus bisa mencarikan solusinya di mana barang ini diproduksi,” katanya.

Presiden mencontohkan proyek pipanisasi yang masih diimpor, padahal di Batam sudah ada pabrik pipa yang memiliki kualitas dan kuantitas produksi yang bagus.

“Di Batam sudah punya kualitas bagus, kuantitasnya bagus, kapasitasnya gede tapi hanya terpakai 40 persen gara-gara kementerian lembaga dan BUMN impor,” katanya.

Presiden meminta hal ini dihentikan sehingga bisa berdampak pada neraca perdagangan Indonesia bisa semakin membaik dan produksi dalam negeri semuanya bisa bergerak. AN-MB