Revolusi Mental Bangun Ekonomi Kerakyatan

 

Ratusan simpatisan PDI-Perjuangan Kota Denpasar ikut mengantar pasangan petahana Rai Mantra Dharmawijaya dan Jaya Negara mendaftar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di kantor KPU Denpasar, Minggu (26/7). Ini menjadi pasangan pertama mendaftar dari enam kabupaten/kota yang mengikuti pilkada serentak di hari pertama pendaftaran kemarin. Kompas/Ayu Sulistyowati (AYS) 26-07-2015

Fenomena global kekinian memasuki usia 70 tahun kemerdekaan menunjukan bahwa ketimpangan pembangunan negeri ini untuk beragam kepentingan telah memberi identitas baru dalam pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Mengapa?

 

DALAM program Nawacita kabinet kerja birokrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, setiap kepemimpinan politik penguasa pemangku kebijakan pusat dan daerah mulai dari Gubernur/Bupati/Wali Kota di tingkat Provinsi/Kabupten/Kota dituntut untuk dapat menjalankan agenda reformasi secara berkelanjutan.

Salah satu upaya tersebut di antaranya dengan melakukan revolusi mental terhadap kinerjanya bersama jajaran dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) birokrasi pemerintahan terhadap sistem layanan publik untuk membangun ekonomi kerakyatan dan kemandirian ekonomi yang berdaulat dan berkepribadian sesuai norma dan nilai adiluhung karakter kebudayaan bangsa berbasis kearifan budaya lokal daerah.

Mengingat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diiringi dengan adanya pengurangan kemiskinan. Karena itulah, pemerintah berupa memberi identitas baru dari pembangunan ekonomi bangsa dengan tiga fokus prioritas sesuai program Nawacita, yakni membangun dari pinggiran, peningkatan produktivitas ekonomi rakyat, dan kemandirian ekonomi.

Nah, dalam menyikapi fenomena itulah, birokrasi pemerintahan Kota Denpasar semasa kepemimpinan Wali Kota IB Rai Dharmawijaya Mantra secara bertahap senantiasa berupaya mendongkrak kesejahteraan ekonomi warga masyarakat di Kota Denpasar dari hulu hingga hilir melalui kemudahan akses modal dan sentuhan program kebijakan inovasi yang efektif sesuai skala prioritas dan adaptasi teknologi canggih kekinian sebagai akar gerakan sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya.

Di samping itu, juga selalu memerhatikan kinerja birokrasi pemerintahan terkait penyerapan dalam penggunaan anggaran pembangunan tidak sekadar hanya untuk mengejar target alokasi semata di tengah resistensi kepentingan sempit baik di antara aparat birokrasi maupun politisi dalam kompleksitas tergerusnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) secara terstruktur, masif dan sistemik.

Mengingat, indikator terpenting dari transparansi dan akuntabilitas anggaran menyangkut nilai guna manfaatnya bagi peningkatan pembangunan infrastruktur terkait fasilitas pelayanan publik prima yang lebih menyejahterakan secara berkeadilan.

Langkah strategis ini tentunya harus dimaknai sebagai sinyal perubahan dalam menghadapi tantangan global memasuki era perkembangan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, yang akan berlangsung mulai akhir tahun 2015 ini sekaligus untuk menghadapi tantangan World Tourism Organisation (WTO) tahun 2020 mendatang.

Dalam konteks ini, sebagai upaya nyata menyukseskan program kebijakan revolusi mental untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan bersih dan terbebas dari praktik korupsi rasanya memang sudah semestinya para elite penguasa selaku pemimpin bersama warga masyarakat (publik) dituntut dapat melakukan langkah konkret terkait pembenahan secara menyeluruh dan komprehensif terhadap berbagai persoalan yang kerap muncul selama ini.

Kini, harapan besar perubahan tersebut akan bergulir dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) serentak yang rencananya akan berlangsung 9 Desember 2015 mendatang. Artinya, sudah saatnya warga masyarakat dapat menggunakan hak politiknya secara berdaulat untuk menentukan pemimpin birokrasi pemerintahan Kota Denpasar masa depan yang lebih baik, menyejahterakan secara berkeadilan, berbudaya dan bermartabat.WB-MB