Jakarta (Metrobali.com)-

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengharapkan proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mencerminkan keadilan dan kebenaran hukum.

“Sehingga di dalamnya, hakim-hakim itu dapat tertutup untuk hal-hal seperti yang berkembang sekarang ini,” kata Megawati setelah diskusi bertema “Perempuan dan Peradaban Indonesia” di Gedung DPP PDIP di Jakarta, Rabu (9/10).

Presiden ke-5 RI itu juga berharap citra MK dapat diperbaiki, sedangkan kasus menyangkut Akil Mochtar dapat diselesaikan secara menyeluruh.

“Saya merasa sangat prihatin atas kejadian tersebut karena yang menandatangani berdirinya MK itu, adalah saya ketika masih menjadi presiden,” katanya.

Terkait langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menerbitkan peratuan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengatur persyaratan dan pengawasan hakim MK, Megawati mengatakan langkah penerbitan perpu harus dibicarakan dengan ahli hukum tata negara.

“Saya menunggu apa isi dari perpu itu. Kami dari PDIP akan melihat itu,” katanya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan kasus suap pengurusan perkara pemilihan kepala daerah di MK yang melibatkan Ketua nonaktif MK Akil Mochtar merupakan permasalahan pribadi.

“Hakim-hakim di MK harus dikaji, siapa orangnya, bagaimana integritas dan independensinya,” katanya. AN-MB