Muhammad Kurtubi

Jakarta (Metrobali.com)-

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Kurtubi menilai pemerintah dapat menghemat anggaran hingga 22 juta dolar AS yang biasanya digunakan impor minyak dan gas dengan membubarkan PT Petral.

“Pemerintah membubarkan PT Petral yang berfungsi trader untuk memperbaiki tata niaga ekspor dan migas,” katanya pada diskusi “Pembubaran Petral” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (21/5).

Menurut Kurtubi, pemerintah membubarkan PT Petral dan membentuk lembaga baru bernama Supply Chain (ISC) guna memperbaiki tata niaga impor migas.

“Petral dan ISC, meskipun sama-sama pihak ketiga dan sebagai ‘trader’, tapi Pemerintah Indonesia dapat menghemat anggaran negara puluhan juta dolar AS,” katanya.

Politisi Partai NasDem ini menjelaskan dalam tata niaga migas internasional sebaiknya perjanjian dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah (g to g) untuk kontrak jangka panjang.

“Sedangkan transaksi jual belinya dilakukan oleh perusahaan negara, misalnya PT Pertamina,” katanya.

Kurtubi menjelaskan PT Pertamina sebagai perusahsaan negara memang bisa mengimpor langsung migas ke produsen tapi membutuhkan waktu lama dan UU tentang Migas juga perlu direvisi lebih dulu.

Karena itu, kata dia, PT Pertamina membentuk pihak ketiga sebagai “trader” untuk melakukan tansaksi jual beli migas, sehingga setelah membubarkan Petral, kemudian membentuk ISC.

Menyikapi polemik yang berkembang perihal cukup alotnya pembubaran Petral dan adanya dugaan mafia migas, menurut Kurtubi, sangat sulit mengendus adanya mafia migas.

“Untuk mencari tahu adanya praktik mafia migas perlu melakukan investigasi dalam waktu lama,” katanya.

Namun, Kurtubi mengatakan, untuk mengetahui tata niaga migas dilakukan saecara langsung atau tidak dapat melihat dokumen-dokumen impor migas, yakni Indonesia membeli minyak dimana dan membayar dengan perusahaan apa. AN-MB