Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dalam konferensi pers, Senin (28/12/2020).

Gianyar (Metrobali.com)-

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) tengah merancang master plan untuk membantu membangkitkan pariwisata Bali dan mewujudkan percontohan quality tourism (pariwisata berkualitas) dari Bali.

Salah satu implementasinya nantinya Bali akan memiliki semacam “Forbidden City” atau “Kota Terlarang” (semacam kawasan pariwisata terbatas untuk segmen wisatawan tertentu/wisatawan berkelas) yang dicanangkan akan berlokasi di kawasan Ubud, Kabupaten Gianyar.

Rencana “Forbidden City” di Ubud ini diungkapkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam konferensi pers baik secara online/offline yang bertajuk  “Belajar dari 2020, Bangkit Menuju 2021” Senin (28/12/2020) dari Ubud, Gianyar. Konferensi pers yang digelar di penghujung  tahun 2020 untuk memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dengan tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” sebagai langkah mitigasi pandemi Covid-19.

Menteri Suharso mengungkapkan upaya membangkitkan kembali aktivitas pariwisata harus seimbang dengan upaya menangani penyebaran Covid-19. Karenanya pariwisata akan dibuka tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat seperti yang dilakukan di Bali. “Pariwisata pulih tapi tidak jadi klaster-klaster baru Covid-19,” katanya.

Selain itu yang terpeting, kata Menteri Suharso, ke depan pariwisata harus shifting (bergeser) dari mass tourism (pariwisata massal yang mengutamakan kuantitas atau jumlah wisatawan) menuju ke quality tourism (pariwisata berkualitas). “Nah di Bali sebenarnya jauh lebih siap menerima quality tourism dengan protokol kesehatan Covid-19,” ungkapnya.

Persoalannya, sambung Menteri Suharso, adalah UMKM harus mampu men-support quality tourism itu. Harapannya destinasi wisata di Bali yang memenuhi kelayakan sebagai quality tourism agar bekerjasama dengan UMKM.

Menteri Suharso lantas mengungkapkan saat ini Kementerian PPN/Bappenas tengah merancang master plan untuk membantu membangkitkan pariwisata Bali dan mewujudkan percontohan quality tourism (pariwisata berkualitas) dari Bali.

“Bappenas sedang menyusun master plan untuk membantu membangkitkan pariwisata Bali yang dimulai dari kawasan Ubud, Gianyar yang akan dikemas menjadi quality tourism,” ungkapnya.

Menurut Menteri Suharso, nantinya di kawasan Ubud akan ada semacam “Forbidden City” (kawasan pariwisata terbatas untuk segmen wisatawan tertentu/wisatawan berkelas). Namun detail pasti dimana lokasinya masih dirahasikan.

“Di Ubud itu kita akan membuat sebuah tempat tapi saya tidak bisa sebutkan tempatnya dimana, tapi kira-kira tempat ini hampir sama seperti Forbidden City. Jadi nanti Bali akan punya seperti itu (Forbidden City) yang terbatas dengan segala macam pertunjukan kelas dunia,” paparnya,

Kawasan destinasi wisata “Forbidden City” ini rencananya akan digarap dengan pelaku pariwisata setempat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar serta Pemerintah Provinsi Bali. Ditargerkan proyek ini bisa rampung di pertengahan tahun 2021.

“Semoga rencana itu (Forbidden City di Ubud) bisa kita selesaikan pada semester pertama tahun 2021 sehingga kita bisa lihat bentuknya seperti apa. Itu yang didorong Bappenas dalam rangka membuat Bali menjadi Buat contoh bagaimana quality tourism itu dipraktikkan sehingga Bali akan jauh lebih siap,” terangnya.

Dengan adanya destinasi pariwisata berkonsep quality tourism ini diharapkan juga pariwisata Bali yang mengusung konsep pariwisata budaya bisa benar-benar merawat dan melestarikan kebudayaan itu sendiri melalui aktivitas pariwisata.

“Jadi kita tidak hanya menjual pantai, pemandangan tapi kita mulai kembali menjual kebudayaan untuk (segmen wisatawan) yang lebih terbatas. Kalau kita bisa merawat kebudayaan dengan sendirinya pariwisata hidup,” urainya.

“Jadi saya ingin katakan merawat kebudayaan dengan pariwisata. Salah satunya contoh di Ubud itu dengan Forbidden City Ubud,” pungkas Menteri Suharso. (wid)