Johan Budi: Perlu revolusi paradigma humas pemerintah

Staf Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Juru Bicara Presiden RI, Johan Budi, mengatakan bahwa perlu revolusi paradigma bagi aparat hubungan masyarakat (humas) pemerintah dalam menjalankan fungsinya sehingga memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat guna meraih kepercayaan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dijalankan pemerintah.

Hal itu disampaikannya dalam Konvensi pertama Humas Pemerintah di ICE BSD, Serpong, Rabu (20/4).

Ia mengatakan, seringkali humas menunggu menterinya ataupun atasannya dalam menyampaikan informasi, padahal humas seharusnya pro-aktif dengan memberikan masukan kepada menteri apa yang harus disampaikan dan bagaimana komunikasi tersebut dilakukan.

Hal ini agar informasi dapat segera disampaikan ke masyarakat secara benar.

“Untuk itu, paradigma humas harus direvolusi,” katanya.

Aparat humas pemerintah, dinilainya, terlalu birokratis dan berjenjang, akibatnya informasi yang disampaikan juga lamban. Pranata humas tidak bisa mengakses langsung kepada pejabat yang berwenang untuk kemudian menyampaikan informasi ke masyarakat.

Untuk itu, menurut dia, humas memerlukan akses terhadap menteri maupun pejabat terkait sehingga dapat segera disampaikan ke masyarakat.

Akibat dari humas yang birokratis, dikemukakannya, juga membuat mereka tidak memiliki pemahaman informasi kebijakan yang utuh untuk disampaikan ke masyarakat. Hal ini karena karena tidak dilibatkan untuk mengetahui latar belakang kebijakan.

Humas, dinyatakannya, berperan penting dalam menyampaikan berbagai informasi kebijakan pemerintah sekaligus turut mendorong optimisme masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (IKP Kominfo) R. Niken Widiastuti mengatakan bahwa pihaknya tengah menata pranata humas menjadi relevan dengan perkembangan masyarakat sehingga kebijakan pemerintah dapat dimengerti, dipahami kemudian diikuti dengan kemauan untuk berpartisipasi.

Ia mengatakan, pihaknya tengah merancang pranata humas menjadi ujung tombak dalam mengabarkan informasi positif dengan kedalaman isi yang akurat. Sehingga kepercayaaan masyarakat terhadap humas pemerintah meningkat. Ujungnya adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang digalakan pemerintah.

Penataan itu, dikatakannya, dilaksanakan diantaranya terkait suprastruktur atau kelembagaan. Ia mengatakan, peran penting humas masih belum menjadi pandangan umum di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.

Salah satunya terkait dengan posisi jabatan kepala humas hanya eselon tiga. Hanya sedikit yang menjadi eselon dua. Akibatnya humas sulit untuk mengakses langsung pejabat yang berwenang guna merespon dengan cepat isu-isu yang berkembang.

“Kita ingin agar humas itu setara dengan dirjen, langsung di bawah kementerian sehingga memiliki akses,” katanya.

Selain itu juga, ia menilai, kredit kinerja humas yang dirasa tidak menarik, sehingga membuat mereka yang bekerja di kehumasan lama naik pangkat dibandingkan di posisi lainnya. Untuk itu, ia akan mengusulkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperbaiki kredit kinerja sehingga menjadikan humas yang profesional.

Selain itu juga infrastruktur yang dimiliki oleh humas harus memiliki alat kerja standar mengingat di era digital saat ini media sosial berkembang dengan cepat. Informasi bergerak dalam hitungan detik. Respon yang dilakukan juga harus cepat sehingga isu tidak menjadi liar, demikian Niken. Sumber : Antara