Ini Alasan GSPB Tak Pilih Jokowi
Jakarta (Metrobali.com)-
Humas DPW Bekasi dari Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), Anton Siregar mengatakan pihaknya tidak akan memilih calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo karena akan meneruskan sistem kerja kontrak yang menyengsarakan buruh.
“Buruh tidak mau Jokowi karena dia dari PDIP. Sistem kerja kontrak itu ada di zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri,” ujar Anton Siregar di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).
Menurut dia, sistem kerja kontrak lahir pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Sistem tersebut membuat sulit kehidupan kaum buruh hingga saat ini.
Selain itu, lanjutnya, pandangan buruh kepada Jokowi adalah mantan Walikota Solo tersebut disetir oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Kita tidak mau Jokowi disetir (dikendalikan) Megawati. Jadi mau bagaimana nasib buruh ? makanya kita tidak pilih Jokowi,” ujar dia.
Sebelumnya, Pengamat Politik Universitas Indonesia Said Salahudin berpendapat kelompok buruh mendukung calon presiden tertentu saat perayaan Mayday pada Kamis (1/5) adalah hal wajar karena gerakan buruh dan politik sejatinya dua hal yang tidak terpisahkan.
“Kalau ada kelompok buruh yang ingin mendukung capres tertentu dalam perayaan Mayday besok, itu sah-sah saja. Apalagi gerakan buruh dan politik sejatinya adalah dua hal yang tidak terpisahkan,” ujar Said Salahudin di Jakarta, Rabu.
Menurut, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) tersebut, diberbagai belahan dunia gerakan buruh bahkan sudah sangat terkonsolidasi dan mengkristal menjadi partai politik.
“Sejumlah pemimpin dunia bahkan berasal dari pemimpin partai buruh,” kata dia.
Ia mengutarakan Bung Karno juga pernah mengatakan bahwa kaum buruh tidak akan bisa mengubah nasibnya tanpa melalui gerakan politik.
“Tidak mungkin buruh bisa memperbaiki nasibnya dengan hanya mengharap kebaikan pengusaha. Mereka harus memperjuangkan sendiri nasibnya, salah satunya melalui gerakan politik,” ujar dia. AN-MB
5 Komentar
Pasukan nasi bungkus, outsourching di Indonesia adalah produk DPR/MPR era mega menjadi presiden, ada kepentingan partai golkar di parlemen untuk menyelamatkan golongannya yang bnyak merupakan pengusaha & pendukung dana golkar, termasuk Amien Rais pada waktu tersebut yang ikut andil dalam membuat sistem kerja ini… Kenapa hanya mega? Politik, sekali lagi menjatuhkan nama jokowi dengan menyerang mega, lawan politik jokowi hanya kebingungan mencari-cari kesalahan jokowi namun tidak menemukan isu yang tepat, sehingga serangan kemudian di ubah dengan menyerang ketum partai yg mencalonkan Jokowi!
Alasan yg tak masuk akal,,, rek!!!!
kalau difikir fikir masuk akal juga,,,
karena msh kental dlm ingatan kita,,,,
bagaimana sistem kontrak disahkan,,,
bagaimana asset negara di jual,,,
bagaimana bisa pulau pulau dilepas,,,
bagaiman saat itu keamanan tdk jadi jaminan dengan meledaknya bom yg snagat dikenal dgn bom Bali ,,,dua kali lagi,,,,
Bolehh jadii Buruhh asal santun..,
Bole demo..asal santunn
Bukan mau cari cari kesalahan individu atau siapapun. semua intelektual tahu klo saat ibu mega jdi presiden kaum kapitalis sangat bergembira karena begtu banyak kebijakan kebijakannya yang pro kapitalis tanpa melihat masyarakatnya sendiri. Kalau memang saat itu Partai penguasa yg katanya pembela wong licik eh..maksudnya wong cilik jangan donk disyahkan. Bikin pidato produk ini saya sebagai presiden sangat tidak setuju, karena akan menyengsarakat wong cilik dan menguntungkan wong licik. Sebagai presiden pasti bisa atur itu agar produk ini tidak dsyahkan. Jadinya yah kayak gni, saya sebagai buruh kantoran di kontrak terus terusan tanpa mau diangkat sbg karyawan tetap. Setiap 2 tahun di putus kontrak, masukin lamaran lagi adoeh wong cilik pasti tetap cilik, wong licik akan selalu licik.