jokowi jk 4

Jakarta (Metrobali.com)-

“Riuh”. Kiranya hanya satu kata itu yang dapat mewakili segala kesibukan yang dipersiapkan untuk menyambut kehadiran presiden baru di Istana Merdeka, simbol puncak kepemimpinan negeri ini.

Jauh sebelum 20 Oktober tiba ketika Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla telah disahkan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbagai lapisan masyarakat telah sibuk membahas tidak hanya seremoni pelantikan tersebut namun juga isu penjegalan pelantikan pasangan tersebut.

Begitu riuh hingga hampir seluruh lapisan masyarakat merasa wajib untuk turut terlibat dalam pembahasan tersebut. Saling sahut mengemukakan pendapat dan pandangannya. Apalagi ketika pemilihan para pemimpin parlemen awal bulan ini menunjukkan kekuatan Koalisi Merap Putih menyapu bersih semua tampuk kepemimpinan.

Suara-suara kekhawatiran pun bermunculan sehingga beberapa pihak merasa perlu untuk memberikan jaminan bahwa transfer kekuasaan kali ini akan berlangsung damai, aman dan tertib agar masyarakat tidak terpancing isu-isu menyesatkan.

Sebut saja jaminan dari Wakil Ketua MPR Evert Erenst Mangindaan yang menyampaikan harapannya agar pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut dapat menjadi ajang harmonisasi tokoh bangsa. Ia juga menggarisbawahi kesiapan jajaran pimpinan MPR untuk mensukseskan acara itu.

Komitmen kehadiran dari sejumlah kepala negara sahabat, presiden dan wakil presiden terdahulu serta para tokoh politik, termasuk Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, secara tidak langsung memberikan jaminan atas kelancaran acara tersebut.

Belum lagi tanggung jawab bangsa untuk memberikan kesan terbaik bagi delapan kepala negara dan 10 pejabat setingkat menteri dari negara sahabat yang dijadwalkan menghadiri pelantikan tersebut.

Sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri, pelantikan tersebut akan dihadiri oleh Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak, Perdana Menteri Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Nieill, Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Haiti Laurent Salvador Lamonthe dan utusan khusus pemerintah Jepang mantan Perdana Menteri Yasuo Fukuda.

Adapun, tamu asing setingkat menteri yang akan mengadiri pelantikan itu adalah Deputi Ketua Parlemen China Yan Junqi, Kepala Kantor Pemerintah Viet Nam Vu Duc NDu, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Murray McCully, Utusan Khusus Republik Korea Kim Tae-whan dan Ham Jin-kyu.

Nama Deputi PM/Menlu Thailand Tanasak Patimapragorn, utusan khusus Belanda Tjeek Willink, Menlu AS John Kerry, Menlu Inggris Philip Hammond dan Menlu Perindustrian Rusia Denis Valentinovich juga dikonfirmasi ada dalam daftar tamu.

Untuk menjamin kelancaran acara, Kepala Kepolisian Negara Jenderal Polisi Sutarman mengatakan telah menyiapkan lebih dari 22.000 personil untuk mengamankan acara.

Kapolri memaparkan penjagaan pengamanan dibagi menjadi empat ring, yaitu Ring 1 (di dalam gedung MPR/DPR/DPD), Ring 2 (halaman gedung MPR/DPR/DPD), Ring 3 (jalan raya di sekitar Gedung MPR/DPR/DPD), dan Ring 4 (sejumlah sentra-sentra perekonomian seperti pusat perbelanjaan).

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman memprediksikan acara pelantikan tersebut akan berjalan lancar, dan tanpa adanya gangguan yang signifikan.

Dengan adanya segala jaminan itu Ketua MPR Zulkifli Hasan mengimbau agar berbagai pihak di Tanah Air bersatu dan menyudahi segala prasangka terkait dengan pelantikan tersebut. Termasuk isu yang menyebutkan pelantikan akan dilakukan di malam hari untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Setelah isu pengganjalan pelantikan usai, keriuhan pelantikan presiden tersebut berubah pada “pesta” seremoni yang akan digelar.

Berbeda dengan acara pelantikan presiden-presiden terdahulu yang hanya berlangsung di Gedung MPR/DPR untuk kali ini akan diselenggarakan kirab atau pawai dan pesta rakyat di bilangan Thamrin dan Lapangan Monumen Nasional.

Setelah meninggalkan Gedung MPR/DPR dengan mobil RI-1 Jokowi dijadwalkan berganti kereta kuda di Bunderan Hotel Indonesia dan melakukan kirab hingga Istana Merdeka dimana upacara penyambutan militer telah disiapkan.

Kemudian sore dan malam harinya, sebuah pesta rakyat telah disiapkan di Lapangan Monumen Nasional yang akan dimeriahkan oleh sejumlah seniman pendukung pasangan tersebut. Disebutkan sekitar 30 ribu relawan yang tergabung dalam Gerakan Rakyat 20 Oktober (Geruduk) juga akan meramaikan pawai akbar itu.

Menilik persiapannya, boleh jadi seremoni pelantikan presiden ketujuh ini merupakan salah satu prosesi pelantikan yang paling riuh karena melibatkan seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan.

Tapi ternyata tak hanya “pesta”, demi kelancaran pemerintahan mendatang ribuan orang dari lintas agama dijadwalkan menggelar doa di Masjid Sunda Kelapa, Pura Agung Wira Satya B Tanah Abang, dan Gereja Katedral sehari menjelang pelantikan tersebut.

Ketua Umum GP Ansor yang juga sebagai Koordinator Doa dan Zikir Nasional yang digelar di Masjid Sunda Kelapa, Nusron Wahid mengatakan, acara doa dan zikir yang akan didahului khataman Alquran oleh 50 hafiz (penghafal Alquran) itu akan dihadiri sekitar 6.000 orang. Dalam acara itu jemaah akan mendoakan agar pemerintahan mendatang membawa perdamaian dan keadilan.

Sementara itu Koordinator dari Kristen Katolik Romo Benny Susetyo mengungkapkan, dalam acara misa di Katedral pada Minggu (19/10) malam yang dihadiri sekitar 200 orang, umat akan berdoa agar presiden terpilih mampu membawa Indonesia ke kejayaan, kesejahteraan dan keadilan.

PR Jokowi Namun terlepas dari seluruh keriuhan “pesta” penyambutan itu, dalam sidang kabinet paripurna terakhir, Kamis (16/10) , Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ada pekerjaan rumah yang masih belum selesai yang dapat dilanjutkan oleh pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Joko Widodo.

Presiden memaparkan, pekerjaan rumah yang belum selesai itu antara lain adalah reformasi birokrasi termasuk tata kelola pemerintahan yang baik serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Ia menilai dibutuhkan adanya perubahan perilaku dan budaya yang memerlukan “beberapa dekade untuk mengubah itu”.

Selain reformasi birokrasi, ia juga menyebut sistem desentralisas sebagai salah satu agenda yang perlu memperoleh perhatian. Mengingat walaupun di satu sisi telah mendekatkan rakyat dengan pemimpin lokal, sistem desentralisasi juga menimbulkan sejumlah ekses dengan munculnya aturan di daerah yang dinilai malah bertentangan dengan semangat untuk mengembangkan ekonomi daerah.

“Karena itu perlu sinkronisasi, evaluasi dan koreksi yang harus kita kelola bersama,” katanya.

Ia juga menyoroti pelaksaan demokrasi karena demokrasi semestinya juga harus dapat melahirkan tidak hanya kebebasan tetapi juga keamanan dalam saat yang bersamaan, serta kepatuhan atas pranata hukum untuk menghindari anarkhi ataupun tiran.

Tetapi sebelum mulai menyelesaikan “PR” tersebut ujian pertama yang akan dihadapi oleh pasangan Jokowi-JK adalah penerimaan publik atas komposisi kabinetnya. Dengan segala janji yang telah terucap untuk menjadi profesional serta menjauhkan dari praktik nepotisme, publik tentunya memiliki harapan yang sangat tinggi pada susunan kabinet pemerintahan mendatang.

Dan kiranya tak ada cara yang lebih indah untuk mengakhiri semua keriuhan pesta penyambutan itu selain mengantongi reaksi positif publik untuk “pembantu-pembantu” pilihannya. AN-MB