Gubernur pada Sidang Paripurna DPRD Bali, Senin

Denpasar (Metrobali.com)-

Kisruh ngadatnya pencairan dana hibah di Pemprov Bali pada APBD Bali tahun 2013 masih menimbulkan  kekecewaan di kalangan anggota DPRD Bali maupun masyarakat Bali. Bahkan ada keresahan dan kekhawatiran pelaksanaan dana hibah di APBD induk 2014 sama nasibnya dan sama ngadatnya dengan tahun lalu. Hal itu pun menjadi perhatian serius kalangan anggota dewan. Ketua Fraksi Mandara Jaya Gede Ngurah Wididana melakukan interupsi dalam sidang paripurna yang mengagendakan penyampaian Gubernur Bali atas Ranperda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Ranperda Penyertaan Modal Daerah di DPRD Bali, Senin (3/2).

Politisi yang akrab dipanggil Pak Oles itu mengatakan, telah terjadi kegagalan gubernur dan wakil gubernur mencairkan dana hibah kepada masyarakat sebagaimana telah disetujui dalam APBD 2013. Ia dengan pedas menyinggung adanya proses pembohongan kepada masyarakat Bali yang dana hibahnya banyak tidak cair. “Sampai akhirnya saudara gubernur mengakui kesalahan administrasi dan miss-koordinasi antara saudara gubernur dengan wakil gubernur dan sekda dalam rapat pleno DPRD Bali beberapa waktu lalu. Hal itu sudah saja jelas dengan sejelas-jelasnya apa yang terjadi di tingkat gubernur dengan wakil gubernur kepada kelompok masyarakat yang seharusnya mendapat dana hibah,” kata Pak Oles.

Politisi asal Buleleng itu menambahkan, masyarakat penerima hibah memahami kondisi dan situasi politik yang sedang terjadi dan mereka berharap kesalahan pelaksanaan hibah pada APBD 2013 tidak terulang lagi di hibah pada APBD induk 2014. Jangan sampai Gubernur kembali mencairkan dana hibah pada bulan terakhir atau akhir tahun ini. Namun masyarakat juga merasa kecewa atas kisruh pelaksanaan hibah tahun 2013 itu. “Mereka menitipkan salam kecewa atas kejadian ini kepada saudara gubernur dan wakil gubernur,” tandas anggota Komisi II DPRD Bali itu.

Menyikapi interuspi itu, pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua DPRD Bali, IB Putu Sukarta mengatakan, dewan secara kelembagaan akan mengawal pelaksanaan hibah di APBD induk 2014. “Kami meyakinkan masyarakat untuk hibah di APBD induk sudah ada komitmen gubernur dan juga untuk di perubahan. Mari kita bersama-sama menjaga komitmen itu. Bahkan, saya sudah dengar hibah di APBD induk ini sudah diproses dan jumlahnya mencapai 5 ribu proposal,” kata Sukarta.

Ditemui usai sidang paripurna, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan, pihaknya berkomitmen memperbaiki pelaksaan dana hibah di APBD induk 2014. Bahkan dijanjikan Maret ini proposal dana hibah itu bisa cair. Namun Pastika mengatakan jumlah proposal dana hibah di APBD induk sangat banyak mencapai 5 ribu lebih yang mana paling banyak masuk di Dinas PU (Pekerjaan Umum) mencapai 4 ribu lebih proposal sehingga memang buktu waktu dan kerja keras mengurusnya. “Itu kan banyak. Mungkin tidak bisa selesai semua. Tapi kami coba dan berusaha selesaikan,” ujarnya.

Pastika menjelaskan, saat ini proposal dana hibah itu sudah diproses berupa verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan. Dari proses itu ditemui ada banyak administrasi yang kurang lengkap, sehingga masyarakat penerima harus melengkapi dan memperbaiki proposalnya. Setelah proposalnya lengkap secara adminitrasi dan benar secara faktual kegiatan itu ada, maka dilanjutkan dengan penetapan SK (Surat Keputusan) pemberian dana hibah yang kemudian diproses lagi dengan dibuatkan NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) hingga proses terakhir berupa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

“Saat ini banyak proposal yang persyaratannya kurang sehingga dikembalikan lagi ke DPRD untuk diperbaiki. Setelah cek administrasi ada cek fisik. Tim kita turun ke lapangan mengecek benar tidak proposal itu lalu dibuatkan berita acara benar hingga dibuatkan SK dan proses selajutnya. Dibuatkan NPHD dan yang teken sekarang bukan saya lagi tapi Sekda jadi lebih pendek,”papar Pastika. JAK-MB