Denpasar (Metrobali.com)-

Komite I Dewan Perwakilan Daerah menjaring aspirasi masyarakat Bali terkait wacana otonomi khusus, di Denpasar, Senin (24/6).

Ketua Komite I DPD Ali Mansori, dalam kunjungan kerjanya itu mengatakan sebagai pintu masuk Indonesia, sudah sepatutnya Provinsi Bali mendapat catatan khusus di Tanah Air.

“Konstitusi kita UUD 1945 tidak membatasi adanya otonomi khusus atau otonomi istimewa,” ujarnya.

Ia mengemukakan wacana otsus sudah memasuki tahun kesembilan sehingga DPD RI merasa harus mengawal agar aspirasi dari Bali tidak dikesampingkan.

Menurut dia, pentingnya Bali bukan saja soal budaya, masalah kebijakan anggaran atau politik nasional, namun lebih dari itu Pulau Dewata memiliki peran penting dalam politik internasional.

“Oleh sebab itu Komite I DPD secara umum mendukung usulan otonomi khusus ini,” katanya.

Sementara itu, pimpinan rombongan yang juga senator asal Bali Wayan Sudirta mengingatkan pentingnya masukan dari masyarakat setempat guna membuat kajian yang akan dijadikan dasar dalam menyusun RUU otonomi khusus.

“Membahas kajian tentang Bali sama artinya dengan membahas Indonesia. Kalau manusia Bali hilang, tanahnya hilang, budaya hilang, pariwisata terancam sehingga menjadi kerugian nasional,” ujarnya.

Ia pun berharap nantinya jika sudah ada kesepakatan tidak ada friksi internal dari Bali.

Sedangkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang menerima kedatangan mereka, mengatakan kunjungan ini mempunyai nilai penting bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali serta seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan secara langsung aspirasi atas konsep otonomi khusus yang pernah diusulkan oleh DPRD Provinsi Bali.

Pastika mengemukakan secara geografis Bali adalah daerah yang sempit dengan keterbatasan sumber daya alam.

“Saya berkomitmen membangun perekonomian Bali melalui konsep pertumbuhan yang sejalan dengan pemerataan,” ujarnya.

Ia menambahkan otonomi daerah yang saat ini berjalan menyebabkan sekat-sekat manajemen pembangunan antarkabupaten-kota, yang menyebabkan sulitnya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Keberadaan “raja-raja kecil” di Bali, jelas dia, tidak baik bagi Pulau Dewata ke depan. Oleh sebab itu, semestinya ada konsep otonomi yang memberikan ruang gerak optimal untuk pengembangan daerah Bali.

“Pemikiran saya adalah membangun Bali dengan konsep ‘one island management’ atau manajemen satu pulau,” katanya.

Acara kunjungan kerja ini juga mengundang sejumlah pakar dan LSM yang dianggap bisa mewakili suara masyarakat Bali. INT-MB