Mangupura (Metrobali.com)-

           Terwujudnya  tata kelola keuangan daerah yang baik akuntabel, bersih dan transparan telah menjadi komitmen  Pemerintah Kabupaten Badung dan oleh karenanya  dalam rangka meningkatkan wawasan serta kesiapan  SKPD dalam mendukung komitmen tersebut maka Inspektorat memberikan  respon secara cepat dalam mengantisipasi  agar prestasi WTP atas hasil audit BPK terkait laporan keuangan tahun 2011 lalu dapat dipertahankan  bahkan ditingkatkan. berkenaan dengan upaya dapat menjaga opini atas LKPD tahun 2012 ini maka inspektorat Kabupaten Badung akan senatiasa  melakukan pendampingan secara intensif.

Demikian antara lain diungkapkan oleh  Inspektur Kabupaten Badung Wisnu Bawa Temaja saat rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin dengan segenap SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Rabu, (1/5)  bertempat di ruang pertemuan Inspektorat Kabupaten Badung Mangu Praja Mandala. Rapat yang dihadiri segenap pimpinan satuan kerja perangkat daerah termasuk kelurahan  dan Camat ini telah dimulai sejak pukul 7.30 pagi.

            Wisnu Bawa Temaja dalam arahannya didampingi oleh Kabag. Keuangan Ketut Gede Suyasa serta Kabag Asset Setda Kabupaten Badung Ria Ningsih juga menegaskan bahwa,terhadap hal hal yang kiranya akan berpotensi dapat mempengaruhi opini BPK atas laporan keuangan tahun 2012 kepada segenap SKPD diminta untuk memberikan perhatian serta tindak lanjut secara maksimal. Walaupun Kabupaten Badung telah berhasil sebagai salah satu kabupaten  terbaik dalam pengadaan barang dan jasa melalui sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, namun pihaknya menegaskan agar terus melakukan review atas berbagai dokumen terutama terkait dengan dokumen kontrak agar dirinci secara jelas terkait dengan volume, nilai serta  harga kontrak sehingga menjadi  dokumen penting yang dapat mengikat rekanan penyedia barang dan jasa pemerinta.

Hal ini penting sebagai upaya unuk menghindari terjadinya persoalan hukum yang dapat merugikan keuangan daerah. ” Selain kontrak berkenaan dengan pembukuan asset hendaknya juga dapat menjadi perhatian bersama mengingat hal  ini sejalan dengan telah ditetapkannya Kabupaten Badung sebagai percontohan sistem pengendalian intern pemerintah maka diminta persoalan kontrak agar  benar benar mendapat perhatian  agar tidak berpotensi  terjadi persoalan hukum dimasa mendatang” pungkasnya. PUT-MB