Foto: Para narasumber dalam webinar PSU dan Undhira.

Denpasar (Metrobali.com)-

Pusat Studi Undiknas (PSU) bersinergi dengan Universitas Dhyana Pura (Undhira) menggelar Webinar Nasional “Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal Sebagai Strategi dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional” Rabu (19/8/2020).

Webinar dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia ini menghadirkan keynote speaker Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undiknas Prof Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E.,M.M.

Webinar juga menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. A.A.A. Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H., M.M., M.H., Ketua Pengurus Koperasi Jasa Jakarta Tentram Sejahtera Ibrahim, S.H.

Lalu Ketua Umum / Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) KH. Lutfi Hakim, M.A., Dosen Universitas Dhyana Pura (Undhira) Dr. I Wayan Ruspendi Junaedi, dan Dekan FKIP Universitas PGRI Banyuwangi Dr. Agus Mursidi, M.Pd.

Talkshow dipandu Kepala Pusat Kajian Ekonomi Undiknas Dr. Ni Putu Nina Eka Lestari, S.E.,M.M., selaku moderator.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undiknas Prof Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E.,M.M., selaku keynote speaker dalam webinar ini berharap webinar ini mampu menggali gagasan dan pemikiran mengenai “Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal Sebagai Strategi dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional”

“Pemberdayaan masyarakat lokal dan kearifan lokal dalam modal besar dan strategis untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional. Keberagaman yang ada juga harus kita rawat sebagai modal pembangunan. Apalagi Indonesia punya potensi kearifan lokal yang luar biasa,” kata Prof Raka Suardana.

Dalam paparannya Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. A.A.A. Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H., M.M., M.H., menyampaikan materi “Sejahtera Melalui Koperasi.”

Tokoh perempuan yang juga Ketua Koperasi Perempuan Ramah Keluarga (KPRK) Provinsi Bali ini juga memaparkan peran KPRK dalam kegiatan perkoperasian dan memberdayakan para UMKM di Bali termasuk secara umum dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional.

KPRK pun telah meluncurkan Rebranding “KPRK PangPadePayu” untuk menguatkan digitalisasi koperasi dengan spirit sinergi untuk energi dengan dilindungi semangat “Dari Oleh Untuk Kita” dengan motto menggeliatkan “KPRK Kerja Cerdas Kerja Ikhlas Kerja Tuntas.”

Walaupun mengarah pada digitalisasi, Tini Gorda menegaskan tujuh prinsip koperasi harus menjadi spirit yang menjiwai pengelolaan koperasi.

Pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.  Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ketiga, pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Keempat, kemandirian. Kelima, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Keenam, pendidikan perkoperasian. Ketujuh, kerja sama antar koperasi.

“Dengan  adanya kerja sama ini menjadikan koperasi pilihan tepat kelola usaha dan UMKM di tengah kondisi pandemi Covid-19,” kata Tini Gorda yang juga Ketua DPD IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Provinsi Bali ini.

Ibrahim, S.H., selaku Ketua Pengurus Koperasi Jasa Jakarta Tentram Sejahtera menyampaikan materi “Eksistensi  Koperasi di  Indonesia  Menghadapi  Era Masyarakat  Ekonomi  Asean.”

Disebutkan dari hasil survey  kondisi koperasi di Indonesia saat ini sangat memperihatinkan. Sebanyak 27 persen dari 177 ribu koperasi yang ada di Indonesia atau sekitar 48 ribu koperasi kini tidak aktif. Hal itu mengindikasikan kondisi koperasi di Indonesia saat ini masih memprihatinkan.

Ada beberapa faktor penyebab banyaknya koperasi tidak aktif, di antaranya pengelolaan yang tidak profesional.

Ketua Umum / Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) KH. Lutfi Hakim, M.A., menyampaikan materi “Kerempugan Adalah Kekuatan.” Disebutkan Organisasi Forum Betawi Rempug atau masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan FBR, merupakan ormas budaya yang berdomisili di Jakarta.

Keanggotaan FBR sudah sampai Jabodetabek. FBR sebagai wadah perjuangan masyarakat Betawi untuk memperjuangkan hak-haknya yang selama ini tertindas, baik secara struktural maupun kultural.

Kata rempug dalam bahasa betawi merupakan suatu ikatan erat emosional, musyawarah, kerjasama dan lebih mementingkan soliditas sesama.

Selanjutnya “Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Modal Sosial, Modal Manusia dan Modal Fisik” disampaikan Dr. I Wayan Ruspendi Junaedi, Dosen Universitas Dhyana Pura.

Disampaikan pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Kondisi inilah yang perlu dipahami dan dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan penyusunan program, agar setiap kebijakan dan program yang diambil tetap memperhatikan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

“CU Betang Asi, LPD Bali, KPSBU Bandung, Forum Betawi Rempug melalui Koperasi JTS, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga (KPRK), Bali dan Pusat Studi Undiknas ini sebagai Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal Sebagai Strategi Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional,” papar Ruspendi.

Dekan FKIP Universitas PGRI Banyuwangi Dr. Agus Mursidi, M.Pd., menyampaikan paparannya mengenai “Pemberdayaan Tradisi Masyarakat Sebagai Solusi Ekonomi di Era Posmo.” Dalam paparannya, ia menyampaikan arah kebijakan Pemda Banyuwangi dalam konteks pemberdayaan tradisi masyarakat.

Pertama, menggali nilai-nilai budaya lokal  Banyuwangi dan mewujudkan dalam bentuk budaya modern. Kedua, memotivasi masyarakat agar memproduksi  budaya lokal dalam berbagai bentuk kegiatan.

Ketiga, mengubah mind-set masyarakat dalam hal memandang budaya asing melalui media lokal. Keempat, arah kebijakan adalah tranformasi budaya, bukan revitalisasi. (wid)