Agus Purnomo

Jakarta (Metrobali.com)-

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Agus Purnomo mengatakan partainya memberikan kesempatan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerapkan janji-janjinya dalam bentuk program kerja pemerintah hingga Agustus 2015.

“Pada Agustus 2015, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan di MPR RI. Pada pidato itu akan terlihat kemana arah prioritas kebijakannya,” kata Agus Purnomo pada diskusi “Perspektif Indonesia” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (24/10).

Menurut Agus Purnomo, masyarakat hendaknya tidak membuat kesimpulan terlalu cepat, apalagi kesimpulan itu bernada negatif, terhadap Presiden Joko Widodo, tapi memberikan kesempatan lebih dulu untuk bekerja.

Selama sekitar 10 bulan bekerja, sejak Oktober 2-14 hingga Agustus 2015, menurut dia, sudah mulai terlihat kinerja pemerintahan dan penerapan janji-janji presiden pada saat kampanye.

“Pada pidato kenegaraan Agustus 2015, akan terlihat visi presiden yang lebih riil, apakah benar-benar pro-rakyat atau tidak, apakah memiliki visi kedaerahan,” katanya.

Bicara soal anggaran tranfer daerah dan pembangunan desa yang sangat rendah, menurut Agus, postur APBN 2015 masih dibuat oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nantinya baru akan diperbaiki oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Perubahan APBN sekitar Maret atau April 2015.

Anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014 ini juga mengingatkan, soal pembangunan dari daerah itu juga akan ditentukan siapa yang ditempatkan sebagai menteri keuangan.

Karena, kata dia, kebijakan keuangan, termasuk kebijakan transfer anggaran ke daerah merupakan kebijakan menteri keuangan.

“Kepedulian Presiden kepada pembangunan daerah, tergantung siapa menteri keuangannya yang akan menentukan angaran untuk desa,” katanya.

Dengan demikian, kata Agus, hendaknya masyarakat memberikan kesempatan dahulu kepada Jokowi-JK untuk bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan janji-janjinya selama kampanye Pilpres Juli 2014 lalu.

Sementara itu Anggota DPD RI Parlindungan Purba meminta agar Presiden Joko Widodo dapat memprioritaskan pembangunan daerah yang dimulai dari desa-desa.

Parlindungan Purba juga mengharapkan semua lembaga negara dapat berkoordinasi dengan baik untuk memprioritaskan pembangunan daerah AN-MB