SBY1

Jakarta (Metrobali.com)-

Untuk kali pertama dalam sejarah pergantian pemerintahan Indonesia, terjadi komunikasi timbal balik antara presiden yang masih menjabat dan calon presiden terpilih mengenai serah terima kepemimpinan hingga bagaimana tongkat estafet penyelenggaraan pemerintahan dilakukan.

Sejarah mencatat pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan capres terpilih Joko Widodo di Bali pada akhir Agustus 2014 merupakan pertemuan antara kedua pemimpin bangsa dalam semangat untuk membuat tradisi politik positif di Indonesia. Kemudian, dilanjutkan serangkaian pertemuan di tingkat menteri dengan Tim Transisi dari capres terpilih Joko Widodo.

Meski beberapa kali masalah komunikasi terjadi, semangat untuk bisa menciptakan tradisi pergantian kepemimpinan nasional yang baik terus dilaksanakan hingga menjelang pelantikan presiden baru akhir Oktober mendatang.

Masalah komunikasi memang sempat menjadi sorotan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa transisi ini. Pesiden Yudhoyono meminta komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dan Tim Transisi oleh pihak mana pun jangan dipolitisasi sehingga dimaknai tidak seperti tujuan awalnya.

“Dalam masa transisi ini juga ingin berkomunikasi dengan ‘genuine’, tulus, agar pemerintahan mendatang lebih siap, dan kita tidak ingin diarahkan ke arah politis dan bereda dengan apa yang saya komunikasikan dengan Pak Jokowi,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, pekan lalu.

“Saya akan sampaikan penjelasan kebijakan pemerintah pada masa transisi, termasuk isu publik rencana penyiapan kendaraan pejabat negara dan pimpinan lembaga negara oleh Setneg yang memang menjadi tugas dan fungsinya seperti pada tahun 2004 dan 2009, dilaksanakan secara akuntabel. Namun, karena jadi isu publik, isunya bergeser maka pemerintah ambil keputusan, Mensesneg sudah ambil keputusan, dan saya garis bawahi lagi agar tidak menjadi polemik yang tidak perlu,” tegasnya.

Presiden menegaskan, “Saya juga tidak ingin diadu dengan calon presiden terpilih Jokowi. Oleh karena itu, akan ada kebijakan terkait dengan beberapa hal terkait dengan masa transisi ini (yang akan dijelaskan, red.) dan rakyat paham.” Kebijakan Masa Transisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan sejumlah instruksi kepada menteri dan pejabat negara terkait dengan pelaksanaan pemerintahan dalam masa transisi menuju pemerintahan baru pada tanggal 20 Oktober mendatang.

“Bermula dari pertemuan resmi saya dan Pak Jokowi di Bali, komunikasi antara presiden terpilih dan pemerintahan yang masih berlangsung berjalan dengan baik. Namun, ada pemberitaan yang barangkali memandang perlu untuk beri penjelasan meski saya tidak ingin beri penjelasan tambahan karena sudah saya jelaskan apa yang menjadi niat baik kami menyusul pertemuan saya dengan Pak Jokowi, penjelasan saya maksudkan agar proses transisi bisa berjalan dan bisa beri kontribusi bagi kesiapan presiden terpilih,” kata Presiden dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Kamis sore.

Presiden menjelaskan ada sejumlah hal yang diputuskannya terkait dengan kebijakan pemerintah selama masa transisi dan kebijakan itu sepenuhnya untuk kebaikan pemerintahan mendatang.

“Pemerintah membantu tim calon presiden terpilih Jokowi dalam siapkan pemerintahan mendatang semua ini sesuai dengan tata tertib dan mekanisme yang kami sepakati dulu dalam pertemuan dengan Pak Jokowi saya berharap berjalan dengan baik dan saya berharap hasil pertemuan konsultasi dijelaskan pada publik, dan kalau tidak tepat bisa timbulkan salah pengertian dan ini tidak kita kehendaki karena maksud kita tulus (membantu, red.),” kata Presiden.

Presiden mengatakan bahwa komunikasi ini diniatkan untuk memberikan kejelasan pada presiden menjelang waktu mendatang.

“Misalkan hingga November apa yang harus diketahui, mengetahui agenda dan program,” katanya.

Presiden meminta menteri dan pejabat di kementerian bisa membantu proses transisi.

“Saya instruksikan pada menteri dan pejabat senior di pemerintahan untuk tidak tanggapi, dikomentari, atau salahkan pemerintahan mendatang. Itu hak presiden terpilih beserta pemerintahannya, kalau elemen itu dilakukan, manfaatnya akan terasa waktu mendatang,” katanya.

Presiden juga mengatakan, “Dalam rangka penghormatan saya kepada presiden terpilih dan tidak ada persoalan di kemudian hari, kebijakan saya tidak melakukan penggantian pejabat utama di pejabat pemerintahan, misalnya eselon satu di kementerian lembaga juga pejabat teras di TNI-Polri, kecuali yang harus pensiun. Ini ditujukan presiden baru yang tetapkan dan putuskan karena beliau yang akan gunakan pejabat itu.” Presiden juga menyampaikan telah meminta agar tidak ada penggantian direksi BUMN dan juga pejabat-pejabat di kementerian.

“Sepertinya sepele tetapi penting untuk berikan kesempatan atau ruang, yaitu dalam menetapkan pembantu presiden dan wakil presiden dalam hal ini ketua sekretariat presiden, biarlah presiden yang memilih, juga para adc bagi presiden dan wapres, adc ibu negara dan istri wapres. Akan tetapi, saya persilakan bapak yang memilih, kalau orangnya belum ada pada proses seleksi, dan menginginkan seorang bisa sesuai dengan aturan dan ikuti seleksi kemudian keputusan dan penetapan pada presiden,” katanya.

Proses Serah Terima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meminta para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dapat menyerahkan fasilitas dinas tepat waktu, maksimal pada tanggal 21 Oktober 2014, atau sehari setelah berakhirnya masa kerjanya, 20 Oktober mendatang.

“Berlaku untuk pejabat pemerintahan, termasuk saya dan wapres, agar semua fasilitas yang digunakan oleh pejabat pemerintahan supaya dikembalikan pada saat yang tepat dengan administrasi yang baik, keadaan yang baik untuk hindari fitnah,” kata Presiden dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Kamis malam.

Presiden mengatakan bahwa penyerahan semua fasilitas dinas itu harus dipersiapkan dengan baik sehingga dapat digunakan pada waktunya oleh pemerintahan mendatang.

“Untuk saya dan wapres tinggalkan rumah jabatan setidaknya pada tanggal 20 Oktober sudah siap digunakan oleh presiden dan wapres baru, termasuk kendaraan akan kami serahkan pada tanggal 20 oktober, kita service dulu agar tidak ada masalah, para menteri tinggalkan rumah dinas pada tanggal 20 Oktober, serahkan kendaraan pada tanggal 21 Oktober,” kata Presiden.

Sementara itu, untuk pengadaan kendaraan dinas bagi menteri dan pejabat negara, sebetulnya telah disampaikan bahwa pada saatnya nanti presiden terpilih yang akan menentukan, sementara pihak Kementerian Sekretariat Negara melakukan pengadaan sebagaimana aturan yang ada dan akuntabel seperti yang dilakukan pada tahun 2004 dan 2009.

“Dari jumlah kendaraan yang dianggap tepat dilakukan tender yang transparan dan akuntabel, mana yang paling murah dan menguntungkan tetapi proper. Saya sudah sampaikan kepada Pak Jokowi, Bapak yang pilih, Mensesneg juga sudah sampaikan, saya persilakan Pak Jokowi ambil keputusan nanti,” kata Presiden.

Namun, karena kemudian bergulir isu dan perdebatan, kemudian Presiden Yudhoyono memutuskan untuk menghentikan proses pengadaan tersebut.

“Karena isunya menjadi berbeda, dikatakan pemerintah ini boros dan tidak hemat, saya setujui untuk hentikan proses pengadaan kendaraan itu, total, karena belum ada transaksi apa pun dan silakan presiden dan pemerintah baru yang lakukan proses, saya tidak mau diadu-adu dengan Pak Jokowi untuk isu ini,” tegasnya.

“Untuk hindari pengertian yang berbeda,” lanjut Presiden, “diputuskan dihentikan proses itu.” Presiden menambahkan, “Ada catatan untuk lengkapi penjelasan saya, tentang penghematan anggaran, sebenarnya pemerintah dari tahun ke tahun sudah lakukan upaya penghematan pada tahun tertentu, bahkan dilakukan pemotongan anggaran.” “Yang penting sebenarnya tidak ada niatan dan budaya dari pemerintahan saya pimpin ini berboros-boros, dan bila pemerintahan Pak Jokowi mau lakukan penghematan saya dukung sepenuhnya. Yang saya lakukan dulu dari pemerintahan sebelumnya ada yang bisa saya hemat. Itu tidak perlu dihadap-hadapkan dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya,” tegas Kepala Negara.

Presiden menegaskan, “Kesimpulannya transisi harus terus berjalan dan menjadi tugas dan kewajiban moral saya untuk membantu presiden terpilih. Tantangan pada masa depan tidak akan pernah ringan. Bagus kalau kita semua bantu pemerintahan mendatang.” Agenda Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan capres terpilih Joko Widodo terus melanjutkan peran Indonesia di sejumlah pertemuan internasional dan menghadiri pertemuan tingkat tinggi yang rutin dihadiri Indonesia selama 10 tahun terakhir.

“Kami bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan kegiatan internasional yang dilakukan dalam jangka pendek. Meskipun pelaksanaannya nanti, apa yang disiapkan oleh pemerintah misalkan di jajaran kementerian luar negeri, jajaran sekretariat negara misalnya akan diperbarui, mungkin masih akan diubah tetapi ada tugas pemerintah sekarang menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh presiden mendatang,” kata Kepala Negara di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Kepala Negara menjelaskan beberapa minggu setelah dilantik sebagai presiden, Joko Widodo akan menghadapi sejumlah pertemuan kawasan maupun internasional selaras dengan peran yang dimainkan oleh Indonesia selama ini dalam politik internasional dan kerja sama global.

“Setidaknya ada 14 pertemuan puncak,” kata Presiden Yudhoyono.

Kepala Negara lantas menyebutkan sejumlah pertemuan, antara lain 10 November hingga 11 November 2014 KTT APEC di Beijing, 12 November 2014 hingga 13 November 2014 KTT ASEAN di Myanmar yang kemudian dirangkai dengan KTT ASEAN-India, KTT ASEAN-PBB, KTT ASEAN-Tiongkok, KTT ASEAN-Amerika Serikat. Juga akan berlangsung KTT ASEAN-Australia dan East Asia Summit.

“Juga akan berlangsung KTT G-20 di Australia pada tanggal 15 November hingga 16 November 2014, pertemuan D-8 di Turki serta G-15 di Sri Lanka serta pada akhir tahun KTT ASEAN-Korea Selatan,” kata Presiden.

Kepala Negara menegaskan, “Dari pengalaman kami selama 10 tahun, dari sekian banyak KTT ini, wajib hukumnya bagi Presiden Indonesia untuk menghadirinya. Akan tetapi, ada dua atau tiga yang optional hadir atau tidak hadir.” Oleh karena itu, kata Yudhoyono, di samping Kementerian Luar Negeri sudah mempersiapkan bahannya, demikian juga perangkat Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, sudah disampaikan pada calon presiden terpilih Joko Widodo agar segera memberi tahu di mana akan hadir atau/dan mana yang tidak akan hadir.

“Ini penting bagi kita untuk menjawab ke negara-negara tuan rumah itu atas kehadiran presiden kita. Juga untuk menyiapkan akomodasi di negara-negara itu. Yang harus dilaksanakan oleh kedutaan besar-kedutaan besar kita di negara-negara itu. Oleh karena itu, kami berharap presiden terpilih segera memberi tahu kami, mana yang belum pasti hadir agar kami proses dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi itu kami persiapkan. Andai kata harus diperbaiki, kami persilakan,” tegas Presiden. AN-MB