“Pupuk Harmonisasi antar Pemerintah Untuk Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Denpasar”

arjaya

DENPASAR (Metrobali.com)-

Calon Wali Kota Denpasar nomor urut 3, I Made Arjaya mengungkapkan bahwa dalam merencanakan pembangunan di kota Denpasar di masa mendatang, hendaknya setiap kepala daerah (wali kota) memiliki kebijakan pembangunan yang terprogram, dan mampu bersinergi dengan baik antara pemerintah kota, provinsi, dan  pusat.
Perlunya pembangunan daerah yang terprogram dan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat itu, menurut politisi yang akrba disapa “Si Udeng Poleng” ini lebih karena tidak sedikit bahwa banyak perencanaan pembangunan di tingkat kota yang hanya semata-mata bagian dari janji politik belaka.
Sebagai contoh, imbuh cawali yang diusung oleh partai-partai yang tergabung dalam KBMMP (Demokrat, PKS, dan Golkar) itu yakni dengan masih terhambatnya pembangunan infrastruktur di Kota Denpasar seperti gedung, rumah sakit, sekolah, pembangunan TPA untuk pengelolaan sampah, hingga infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat lainnya.”Artinya bahwa sangat tidak mungkin dalam konteks pembangunan, Kota Denpasar bisa sendiri, khususnya soal pendanaan. Pemerintah kota ke depan butuh kebijakan dan perencanaan pembangunan yang terprogram dan bersinergi dengan baik antara pemerintah provinsi maupun pusat,”papar putra dari salah satu tokoh sekaligus sesepuh PDIP asal Sanur, I Nyoman Lepug ini.
Selain itu, mantan ketua komisi 1 DPRD Bali dua periode ini juga menambahkan, bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sangat tegas dijelaskan tentang perlunya sinergitas antara pusat dan daerah. Sehingga, dengan begitu perencanaan pembangunan tidak semata-mata disesuaikan janji saat berpolitik, melainkan perencanaan pembanguna haruslah juga bersifat jangka panjang agar bersinergi dengan baik.”Hal ini agar, ketika kepala daerah itu selesai, bisa dilanjutkan oleh pemerintahan setelahnya dan peran masing-masing di tingakatan daerah mampu memperpendek rentang kendali sekaligus menjadi kontrol dalam pembangunan,”tandasnya.
Arjaya mencontohkan beberapa perencanaan daerah yang tidak komprehensif dan menyebabkan proyek daerah sempat mangkrak dan mendapat sorotan masyarakat itu, yakni seperti halnya pembangunan RS Mata Indra, proyek DSDP, dan juga proyek pendestrian.”Tentu kapasitas saya adalah bukan untuk menyatakan bahwa pemimpin Kota Denpasar lalu buruk, akan tetapi contoh ini hanyalah sedikit gambaran bahwa ke depan masih dibutuhkan sinergitas antara pusat dan daerah,”paparnya.
Hanya saja dengan munculnya kesan kurangnya harmonisasi, sinergi, dan masih banyaknya koordinasi yang tersumbat antara pemerintah daerah dan pusat, kata Arjaya banyak peran-peran yang justru tidak berjalan optimal yang sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.”Tentu ini yang akan menjadi komitmen kami ke depan, bila kami (Arjaya-Sunasri) dipercaya memimpin Denpasar, tentu harmonisasi dan sinergitas ini yang harus segera dibenahi dan dipupuk agar untuk mensejahterakan masyarakat Denpasar bisa terwujud,”pungkasnya. RED-MB