Komisi III Dan Komisi IV DPRD Buleleng Soroti Kinerja Dinas Dagperinkopukm, Serta RSUD Buleleng

Metro Bali
single-image

 

Buleleng, (Metrobali.com)-

Sebagai lembaga pengawasan, DPRD Buleleng dalam hal ini Komisi III melalui Wayan Masdana meminta kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM (Dagperinkopukm) Buleleng untuk menggulirkan Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Buleleng. Begitu juga dengan Komisi IV Kabupaten Buleleng menmberikan usulan kepada RSUD Kabupaten Buleleng untuk melakukan saving anggaran. Dimana ada dana yang dititipkan di RSUD untuk membackup masyarakat miskin yang belum memiliki atau pun sedang dalam proses mengurus Kartu jaminan kesehatannya untuk membayarkan biaya pengobatan.
Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Buleleng dengan Dinas Dagperinkopukm. Dan RDP Komisi IV bersama SKPD terkait mitra kerja pada Selasa (13/10/2020).

Anggota Komisi III Wayan Masdana usai mendengarkan pemaparan program kerja pada Dinas Dagperinkopukm secara tegas menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan Dinas Dagperinkopukm agar sesuai dengan judul rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu mempercepat Pemulihan Ekonomi dan reformasi Sosial. Artinya Dinas Dagperinkopukm harus membuat program yang lebih spesifik dengan mendorong langsung pelaku usaha UKM dan diintegritaskan dengan koperasi.

“Kami di Komisi III DPRD Buleleng mensuport anggaran yang diperlukan dinas asalkan program kerja yang diajukan benar-benar untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan membangkitkan UKM serta koperasi di Kabupaten Buleleng. Dan menginginkan lebih detail dan spesifik lagi rancangan program dari dinas untuk membangkitkan perekonomian di Kabupaten Buleleng” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Komisi III Luh Marleni mengatakan, dalam upaya untuk pemulihan ekonomi di Kabupaten Buleleng, pihaknya meminta dalam rancangan anggaran dan program kerja dari Dinas Dagperinkopukm untuk bisa langsung menyentuh ke perekonomian masyarakat.

“Untuk itu, kami sangat berharap apa yang tadi disampaikan agar di buat lebih sfesifik dan dikaji lagi anggaran yang diperlukan.” tandasnya.

Baca Juga :
Polda Bali Ringkus 12 Tersangka Kasus Narkoba

Secara terpisah Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari, SE, MM saat memimpin Rapat Dengar Pendapat bersama SKPD terkait yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPRD Buleleng, memberikan usulan kepada RSUD Kabupaten Buleleng untuk melakukan saving anggaran, dimana ada dana yang dititipkan di RSUD untuk membackup masuyarakat miskin yang belum memiliki atau pun sedang dalam proses mengurus Kartu jaminan kesehatannya untuk membayarkan biaya pengobatan.

Menurutnya masih banyak sekali masyarakat miskin yang belum tercover KIS dan disaat berobat mengalami kendala dalam melakukan pembayaran pembiayaan pengobatan.

“Hal ini perlu regulasi yang tepat, mengingat saat ini Buleleng juga sedang mengejar UHC agar mendapatkan previlege untuk dapat langsung mengaktifkan kartu BPJS Kesehatan.” ujar Hesti Ranitasari.“Kita usulkan untuk tidak mengejar UHC dulu untuk saat ini, karena kondisi keuangan kita dalam masa pandemic saat ini mengalami refocusing, namun perlu diingat kita juga harus tetap mengikuti Undang-undang nomer 24 tentang keikutsertaan BPJS tersebut, namun melihat kondisi keuangan kita yang tidak memungkinkan mengcover semua, dan kita juga tidak bisa memprediksi kapan masyarakat tersebut sakit, makanya kami dari dewan khususnya komisi IV DPRD Buleleng mengusulkan untuk menitipkan sejumlah anggaran untuk membantu masayarakat miskin yang belum tercover KIS” urainya.

Terhadap hal ini, Direktur Utama RSUD Kabupaten Buleleng dr. Putu Arya Nugraha mengaku menyambut baik dan juga mengakui banyak masyarakat miskin yang berobat namun belum memiliki jaminan. Iapun beranggapan merupakan solusi jangka pendek yang tepat, walaupun pada solusi jangka panjangnya nanti masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan. oleh karena itu dirinya berharap agar nantinya ditemukan regulasi yang tepat.

“Hal ini merupakan solusi jangka pendek, meskipun nanti kedepannya untuk solusi jangka panjangnya masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan untuk mereka.” tutup Arya Nugraha. GS

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.