Hermanto Dardak

Jakarta (Metrobali.com)-

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, kesenjangan ekonomi antarwilayah yang berdampak kepada kemiskinan di sejumlah daerah dapat dipecahkan dengan menerapkan regionalisasi dan pemerataan yang tepat.

“Regionalisasi dilakukan dengan mengonsentrasikan pusat pertumbuhan di kota-kota pada kawasan yang berkembang sehingga dengan sedikit sentuhan akan mampu mendorong kawasan lain untuk berkembang,” kata Hermanto Dardak dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (14/9).

Menurut dia, kebijakan pemerataan tersebut dilakukan dengan langkah intervensi yang lebih besar oleh pemerintah sehingga kawasan di sekitarnya pada gilirannya dapat turut berkembang dan meningkat kesejahteraannya.

Ia mengemukakan bahwa Indonesia telah menetapkan PP No 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang memuat 112 kawasan andalan darat dan 45 kawasan andalan laut yang ditetapkan berdasarkan dua pertimbangan utama, regionalisasi dan pemerataan.

Sebelumnya, ketimpangan dalam pendapatan dan tingkat kesejahteraan dinilai dapat terjadi akibat minimnya akses warga terhadap infrastruktur serta kurang banyaknya investasi yang masuk guna meningkatkan pembangunan infrastruktur tersebut.

“Kajian McKinsey Global Institute memperlihatkan bahwa ketimpangan banyak terjadi di negara-negara APEC karena terjebak dalam situasi ketidakmampuan untuk menjalankan proyek infrastruktur maupun kekurangcakapan dalam mengundang investasi dari calon-calon investor,” kata Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro.

Menurut Bernardus, situasi minimnya infrastruktur serta kurang memadainya investasi yang masuk ditengarai antara lain disebabkan oleh kerangka kebijakan yang kurang tepat di bidang tersebut.

Untuk itu, ia menegaskan pentingnya mengoptimalkan perangkat dan aturan kerja sama publik-swasta (KPS) serta melengkapinya dengan sebuah institusi di level pusat yang fokus pada penyelenggaraan proyek-proyek KPS nasional.

Sementara Wakil Presiden terpilih 2014-2019 Jusuf Kalla mengingatkan bahaya munculnya ketegangan sosial sebagai dampak dari semakin mencoloknya ketimpangan pemerataan ekonomi di Tanah Air.

“Tidak ada negeri yang maju tanpa kemajuan dan pemerataan ekonomi yang baik sekaligus,” kata Jusuf Kalla dalam acara diskusi Real Estat Indonesia (REI) di Jakarta, Kamis (28/8).

Jusuf Kalla mengingatkan bahwa tingkat gini ratio (perbandingan antara tingkat pendapatan antara golongan atas dan golongan bawah) di Indonesia telah mencapai 0,43.

Sebagai perbandingan, ujar dia, negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara mengalami gejolak “Arab Spring” ketika gini ratio sekitar 0,45. “Akan lebih gawat lagi bila angka itu mencapai 0,5,” katanya.

Untuk itu, menurut Jusuf Kalla, pemerintah harus segera memegang kendali terutama dalam penataan kota.

Hal itu karena diperkirakan sekitar 60 persen masyarakat di Indonesia akan hidup di perkotaan pada 2020 akibat derasnya arus urbanisasi di berbagai daerah. AN-MB