Foto: Grace Anastasia Surya Widjaja, SE., Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali, asal Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Denpasar (Metrobali.com)-

Perubahan tatanan dalam kehidupan sosial di masyarakat dengan berbagai pembatasan aktivitas yang wajib dilakukan di masa pandemi Covid-19 ini sangat tampak pengaruhnya.

Termasuk juga dalam pelaksanaan agenda kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

“Apatisnya masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan tahapan pemilihan, sangat terasa,” kata Grace Anastasia Surya Widjaja, SE., Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali, asal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), saat ditemui Selasa (6/10/2020).

Apatisnya masyarakat ini, lanjut Grace, sangat dipengaruhi oleh adanya kontradiksi wacana yang berkembang di masyarakat. Kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat, yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran virus Corona ini sangat bertentangan dengan tetap dijalankannya tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Dimana pada setiap tahapan penyelenggaraan dimaksud, sedikit banyaknya akan menimbulkan kerumunan massa. Sebagai contoh, terang Grace Anastasia, pelaksanaan tahapan kampanye oleh para kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang dilakukan saat ini.

Walaupun dalam ketentuan peraturan KPU tentang kampanye telah mengatur pembatasan jumlah dan pola kampanye, pada faktanya, pola kampanye dengan menghadiri pertemuan dengan kelompok masyarakat tetap menjadi pilihan kampanye oleh para pasangan calon.

Hal ini sangat dapat dipahami, karena hanya dengan cara beriteraksi secara langsung dengan publik para kandidat lebih merasa yakin untuk dapat meyakinkan publik terhadap apa yang menjadi visi misi dan program kerjanya, jika terpilih nantinya, sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Akan tetapi hal yang sangat jauh berbeda dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah menutup lapangan yang dipergunakan masyarakat untuk berolahraga, hanya dengan alasan membatasi kerumunan masyarakat.

Seharusnya, kata Grace, kebijakan pemerintah daerah bukan dalam konteks pembatasan aktivitas publik. Namun lebih pada pengetatan pelaksanaan protokol kesehatan, karena kontradiksi kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pelaksanaan pemilihan tahun 2020 ini.

“Yang salah satu tolok ukurnya adalah optimalnya partisipasi publik dalam pelaksanaan kegiatan tahapan pemilihan,” ucap Grace Anastasia mengingatkan.

Lebih lanjut Grace menyampaikan, bahwa pemerintah daerah sangat berkepentingan terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilihan ini.

Namun upaya pemerintah daerah melalui kebijakan yang diambil di masa pandemi ini sangat tidak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah menegaskan tahapan pemilihan tahun 2020 tetap dilaksanakan.

Ketidakselarasan kebijakan ini, kata Grace, akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah di masa pandemi ini.

Jika kontradiksi kebijakan ini tetap dibiarkan menjadi wacana yang berkembang di masyarakat, maka akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pelaksanaan program pemerintah.

Yang salah satunya adalah penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020 yang akan datang.

“Terkait hal ini, saya mengingatkan pemerintah Provinsi Bali, untuk melakukan penyelarasan kebijakannya di masa pandemi ini dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” imbuh Grace.

Hal ini penting agar perbedaan wacana di masyarakat tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan publik, terhadap program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara berjenjang,

“Salah satunya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pada bulan Desember ini,” tutup Grace. (dan)