Denpasar (Metrobali.com)

Kemenangan Joe Biden atas Donald Trump dalam kontestasi pemilu di AS menjadi sebuah pertanda bahwa ternyata begitu hebatnya begitu besarnya jumlah orang Amerika dalam jumlah yang tidak pernah terlihat yang kecewa terhadap petahana. Ini mengisyaratkan bahwa hal tersebut bisa terjadi pada Pilwali Kota Denpasar 2020.

“Ya memang yang tengah berkuasa (petahana) yang ikut kontestasi tidak harus menjadi pemenang sebab publik makin cerdas menilai siapa yang akhirnya mendapatkan legitimasi dan kecenderungan orang untuk meminta dilakukannya suatu gerakan perubahan karena tak tahan melihat stagnansi yang berkepanjangan,” kata I Wayan Mardiyana Wandira, Ketua Badan Pemenangan Pemilu dari Paslon walikota Denpasar dari kubu AMERTA, Gede Ngurah Ambara Putra dan Made Bagus Kertha Negara saat Simakrama dengan para tokoh dan pemuda Pedungan di Kawasan Jalan Pulau Kawe, Denpasar, Minggu (8/11/2020) malam.

Menurutnya, masyarakat sudah berfikir realistis melihat perkembangan Kota Denpasar yang tak seperti beberapa kota lain seperti Banyuwangi dan Surabaya yang gemilang dalam pembangunan dan penataan daerahnya.

“Semestinya Denpasar sudah menjadi kota metropolitan namun apa yang terjadi tak seperti yang kita harapkan bahkan cenderung ‘begitu-begitu saja’, masyarakat hanya menjadi penonton saja dan seolah tak mampu berbuat apapun, semua seperti bagus di permukaan padahal terjadi kebocoran dimana-mana, kami di legislatif sudah sedari awal mempertanyakan,” terang Wandira yang juga anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar ini.

Pihaknya berharap, masyarakat memberikan dukungan kepercayaan kepada Pasangan calon No 2 Gede Ngurah Ambara Putra dan Made Bagus Kertha Negara yang bertekad lebih menyejahterakan secara sosial dan ekonomi dengan berbagai langkah strategis dan terukur.

“Selama ini kami kunjungi semua pasar bukan hanya sekedar membagi-bagikan masker namun kami telah mencari apa dan bagaimana hasil keuntungan dari serapan pengelolaan pasar (seperti pemasukan retribusi pedagang dan pungutan parkir yang masih manual) tidaklah sebesar jumlah yang masuk ke kas daerah, semestinya kebocoran tersebut menjadi hak dan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk ketersediaan fasilitas umum yang masih minim. (hd)