Foto: Wakil Ketua DPW PSI Bali, Made Oka Cahyadi Wiguna.

Denpasar (Metrobali.com)-

Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali, Made Oka Cahyadi Wiguna menjelaskan bahwa dinamika kehidupan demokrasi di Indonesia terus diupayakan untuk menuju perbaikan. Pasca reformasi, cita-cita untuk memperbaiki kehidupan berdemokrasi, secara formal terus diarahkan kearah perbaikan kualitas.

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan pada sistem dalam pilar-pilar yang menyokong tegaknya demokrasi. Secara formal sistem dalam pemilihan pimpinan lembaga eksekutif pada level pusat maupun daerah, mengalami perubahan dengan diimplementasikannya model pemilihan langsung.

Membuka ruang bagi terbentuknya partai politik baru dengan memperhatikan berbagai persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa Partai Politik berperan penting sebagai wadah untuk menggembleng dan melahirkan calon-calon pemimpin, baik yang akan memimpin lembaga eksekutif maupun legislatif.

Mengubah relasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, yang mana pada masa sebelumnya, cenderung berorientasi pada executive heavy menuju pada mekanisme checks and balances.

Kemudian pada ranah yudikatif, lebih menguatkan posisi lembaga peradilan sebagai lembaga yang independen, untuk memberikan rasa keadilan dalam proses penegakan hukum.

Terakhir memperkuat kebebasan ekspresi dari masyarakat yang direpresentasikan dengan memperkuat kebebasan pers.

Namun, segala daya dan upaya yang terangkai dalam cita-cita mulia tersebut, tidak serta merta dapat terimplementasi dengan baik. Masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat mengganjal berjalannya sistem demokrasi yang sedemian baik dirancang.

“Dalam pandangan saya bahwa Demokrasi yang tepat untuk dikonsepsikan dan dipraktikkan di tanah air adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi yang wajib dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” terang papar Bro Oka, Selasa (31/5/2022).

Implikasinya adalah segala aturan main, kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan ruang dalam berdemokrasi, haruslah didasarkan pada Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. Segala aturan main, kebijakan dan keputusan tersebut harus bersifat ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan berkeadilan.

Baca Juga :
IHS Dibuka Menguat 8,86 Poin Menjadi 5.009,67

“Jika hal tersebut dapat diwujudkan, maka niscaya akan mengembalikan adanya suatu keseimbangan tatanan dalam kehidupan masyarakat (restitutio in integrum). Hal tersebut juga akan menjadi jalan keluar dari berbagai permasalahan kebangsaan dan krisis moral dewasa ini,” paparnya.

Menurut Alumni dari Universitas Pendidikan Nasional Denpasar ini,peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati pada tanggal 1 Juni, menjadi momentum penting untuk lebih memaknai dan bahkan mampu membumikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Mengingat, Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti misalnya korupsi, isu-isu intoleransi, produk legislasi yang menimbulkan pro-kontra di masyarakat dan lain sebagainya, yang dapat mengganggu berjalannya demokrasi.

Berbagai persoalan tersebut terindikasi mampu menghadirkan kecemasan, ketidakadilan, dan tentunya akan jauh dari upaya pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno, bahwa hendaknya “kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politieke-economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial”.

Penyelesaian berbagai persoalan tersebut sudah seharusnya mendasarkan solusinya pada Sila-sila Pancasila. Pancasila harus diposisikan sebagai pemandu dalam setiap derap langkah dan denyut kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kehidupan demokrasi.

Dalam hal ini sangat perlu untuk memahami dan memaknai Pancasila sebagai “Philosofischegrondslag untuk menjadi fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi”, sebagaimana dijelaskan oleh Bung Karno pada saat menyampaikan Pidato di depan Dokuritu Zyunbi Tyoosakai tanggal 1 Juni 1945.

Pemaknaan mendasar yang harus dipahami oleh seluruh elemen bangsa Indonesia, bahwa susunan Pancasila merupakan suatu susunan hierarkis. Susunan lima Sila Pancasila menunjukkan suatu rangkai kesatuan tingkat, di mana masing-masing sila yang selanjutnya adalah pengkhususan dari Sila-sila yang mendahuluinya.

Baca Juga :
SBR004 Alternatif Investasi Aman dan Menguntungkan

Pemahaman dan pemaknaan dari Sila-sila Pancasila harus dipahami dan dimaknai sebagai satu hubungan yang mengikat antara sila yang satu dengan sila lainnya, sehingga Pancasila adalah suatu kesatuan yang bulat dan utuh.

Misalnya ketika berupaya memahami Sila Ketuhanan yang mengilhami kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu juga akan terpaut dengan aspek kemanusiaan, persatuan yang mengikat adanya keberagaman, permusyawaratan dalam demokrasi dan keadilan sosial menuju kesejahteraan bangsa.

Oleh karenanya, menurut sosok yang akrab disapa Bro Oka, berbagai kontradiksi yang berimplikasi terhadap terwujudnya kebijakan maupun tindakan yang diskriminatif dan kontra produktif terhadap tujuan dan maksud dari berdirinya Negara ini sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, harus segera diakhiri.

Mengacu pada hal tersebut, ketika kehidupan demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, menemui suatu hambatan atau permasalahan, maka pedoman dan penyelesaiannya pun wajib berkiblat pada Pancasila.

Mengingat, terdapat nilai-nilai yang harus dijadikan prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa. Sesuai dengan makna Negara yang berdasarkan Pancasila, maka dalam menjalankan kehidupan demokrasi harus didasarkan pada sifat religius, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan berkeadilan.

Politisi muda yang berasal dari Panjer ini, menyatakan bahwa beranjak dari hal tersebut, sebagai Partai Politik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Partai Politik, berdirinya PSI didasarkan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945. PSI menetapkan arah tujuan politiknya menuju terwujudnya politik keberagaman, politik kesejahteraan, politik kesetaraan dan politik antikorupsi.

“Tentu arah politik tersebut tidak lain diderivasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Sila-sila Pancasila. Bersama ini, PSI mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk lebih mampu memahami, memaknai dan bahkan membumikan nilai-nilai Pancasila,” ujar Bro Oka.

Menjadikannya sebagai kerangka berpikir yang harus dijadikan rujukan dalam merancang perundang-undangan, kebijakan, keputusan dan tentunya bertindak serta berprilaku dalam setiap interaksi kesehariaan.

Baca Juga :
Demer Apresiasi Bali United Go Public, Ajak Pemda Dukung Fasilitas Majukan Sepak Bola

Pada akhirnya, apa yang menjadi harapan dan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD Tahun 1945 dapat segera terwujud.

“Selamat Hari Lahir Pancasila. Salam Solidaritas,” tutup Bro Oka. (wid)