Denpasar (Metrobali.com)-

Wakapolri Komjen Pol Drs. Nanan Sukarna, Kamis (10/5) pagi melakukan kunjungan kerja di Polda Bali dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Polri (RBP). Wakapolri didampingi Kapolda Bali Irjen Budi  Gunawan memantau langsung persiapan pelaksanaan RBP terutama kaiatannya dengan pelayanan prima dan anti kekerasan kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Wakapolri langsung menyaksikan testimoni penanganan bencana yang terjadi di daerah pariwisata, di Mapolda Bali. Di mana saat itu, pasukan patroli jalan raya dan patroli pantai begitu sigap menyelamatkan seorang wisatawan yang terseret ombak ke tengah laut. Kontan saja kegiatan tersebut mendapat sambutan yang meriah dari para anggota Polri di jajaran Polda Bali.

Selanjutnya, Wakapolri didampingi Kapolda Bali melakukan pengecekan kesiapan Pasukan PHH dan Dalmas, dan  menyaksikan langsung gelar terobosan kreatif Polda Bali di halaman apel belakang Mapolda Bali, Peninjauan Display / Stand RBP Polda dan Jajaran, Acara kemudian dilanjutkan dengan pengarahan Wakapolri terhadap para pejabat beserta personil Polda Bali di gedung Kemala Hikmah.

Nanan Sukarna mengatakan, era reformasi yang dimulai tahun 1998 telah banyak membawa perubahan penting di berbagai sendi kehidupan masyarakat yang menuntut penerapan prinsip pemerintah yang bersih (Clean Goverment) dan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance). Sasaran  utama reformasi ini mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Ditambahkan, Polri sebagai salah satu institusi pemerintah, juga telah melaksanakan reformasi birokrasi guna mewujudkan visi Polri yang profesional, bermoral dan modern melalui Grand Strategi 2005-2025 dengan 3 (tiga) tahapan yaitu tahap I 2005-2009 membangun kepercayaan (Trust Building), Tahap II 2010-2014 membangun kemitraan (Partnership Building), dan tahap III 2015-2025 mencapai keunggulan (Strive for Excellence).

Adapun sasaran reformasi birokrasi gelombang I (2004-2009) adalah terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dengan 4 (empat) unsur pokok area perubahan yaitu Quick Wins, Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia  ‘’Dan sekarang Polri telah memasuki reformasi birokrasi gelombang II (2010-2014) dengan sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,’’ katanya.

Selain itu, reformasi ini bertujuan menciptakan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan  9  program yaitu penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan sistem manajemen SDM, transformasi budaya/perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan monitoring evaluasi dan laporan. SUT-MB