Pembangunan bidang koperasi adalah merupakan salah satu program unggulan pro rakyat yang harus memperoleh skala prioritas dalam alokasi anggaran. Untuk itu diperlukan kesamaan pandang dalam memahami skala program yang terkait pelayanan pro rakyat dan bermanfaat lagsung bagi masyarakat.

Hal tersebut ditandaskan Wakil Bupati Karangasem I Made Sukerana, SH menyikapi alokasi anggaran bidang koperasi yang dinilai kurang akomodatif terhadap  permasalahan riil yang ada di Amlapura  (10-8-2011). Dikatakan, dalam pembahasan sistim anggaran dalam rancangan KUA-PPAS terkadang belum sinkrun saat perencanan sudah memasuki pintu pembahasan ditingkat koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang bermuaran dalam RKA-DPPA (Rencana Kegiatan Anggaran – Dakumen Pelaksanaan  Anggaran). Kerap kali sejumlah program pro rakyat yang hendak dikedepankan dalam pembiayaan APBD tereliminasi dan tidak teranggarkan sehingga pelayanan yang hendak difasilitasikan bagi masyarakat khususya dibidang koperasi tidak sampai.

Wabup Sukerana mengaku mengapresiasi prestasi yang sudah dicapai dibidang koperasi dengan diraihnya penghargaan nasional tiga kali berturut-turut. Hal tersebut selayaknya membawa konsekwensi terhadap kesinambungan program pro rakyat yang semestinya memperoleh alokasi anggaran lebih untuk terus membumikan keberadaan gerakan koperasi dikalangan masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa koperasi merupakan ciri ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan karakter masyarakat dengan ciri kegotong-royongan serta kebersamaan dalam menjalin usaha ekonomi yang prospektif dan  produktif. Kian berkembangnya koperasi berarti ekonomi masyarakat kian menggeliat, pertumbuhan makin baik dan taraf kesejahteraan masyarakat juga beranjak naik pula. Dengan demikian, maka upaya menanganai kemiskinan pun secara tidak langsung dapat dilaksanakan.

Fakta menunjukkan, perkembangan koperasi tahun 2009 mencapai 221 buah berkembang menjadi 253 buah tahun 2010 naik 14,48%. Jumlah anggota koperasi juga berkembang dari 63.017 orang menjadi 67.945 orang atau naik 7,82%. Dari segi usaha juga mengalami peningkatan modal usaha  dari 70,467 milyar rupiah menjadi 109,591 milyar rupiah  naik 55,12%, demikian pula volume usaha meningkat dari 72,446 milyar rupiah menjadi 129,706 milyar rupiah atau 79,04 % serta sisa hasil usaha diperoleh meningkat dari 2,148 milyar rupiah tahun 2009 menjadi 2,388 milyar rupiah atau naik 11,17%. Angka-angka tersebut secara nominal merupakan indikator kemajuan cukup berarti bagi upaya pemberdayaan koperasi khususnya di Kabupaten Karangasem.