Denpasar (Metrobali.com) 

Ketua DPD Hati Nurani Rakyat (Hanura) Bali I Kadek Arimbawa setuju dengan pernyataan Ketua KPK, Firli Bahuri yang menjelaskan bahwa ada potensi korupsi dana COVID-19, Untuk itu pihaknya mengingatkan agar semua pihak lebih bijaksana dan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dalam manajemen tata kelolanya.

Hal tersebut dikemukakannya seusai vidcon Rilis Survey DPD Partai Hanura terkait Uji Publik Terhadap Kebijakan Pemprov Bali dalam Penanganan dan Dampak Covid-19 di Denpasar, Rabu (10/6/2020).

“Kami mengingatkan bahwa ada empat celah korupsi yang perlu diwaspadai yaitu, saat Pengadaan Barang dan Jasa, Sumbangan dari Pihak Ketiga, Relokasi Anggaran dan Distribusi Bantuan Sosial,” terang Arimbawa.

Menurutnya, Hal ini merupakan ujian berat bagi pemerintah terutama Gugus Tugas Satgas Covid-19 di Bali, “Kami mengemukakan hal ini karena kami tidak ingin ada fitnah dikemudian hari, Tak ada sedikitpun keinginan untuk menimbulkan kegaduhan sebab kami juga bagian dari partai pendukung pemerintah yang berkuasa saat ini,” pungkasnya.

Vidcon dengan moderator Sekretaris DPD Hanura Bali, Gede Wirajaya Wisna dengan menampilkan narasumber Dr. Benny Pasaribu (pakar ekonomi), Prof. Ramantha (akademisi), Prof. LK Suryani dan Dewa Susila dari Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Bali. (hd)