Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta menerima Ketua PGRI Bali Dr. I Gede Wenten Aryasuda

Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta menerima Ketua PGRI Bali Dr. I Gede Wenten Aryasuda, M.Pd., beserta rombongan di ruang kerja wagub pada Jumat (22/04) siang.

Denpasar (Metrobali.com)-

Rencana pengambil alihan atas pengelolaan SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi serta status keberadaan guru honorer setelah diambil alih oleh provinsi menjadi perhatian khusus bagi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bali, hal tersebut diungkapkan ketua PGRI Bali Dr. I Gede Wenten Aryasuda, M.Pd., beserta rombongan saat melakukan audensi dengan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta diruang kerja wagub pada Jumat (22/04) siang.

Menanggapi permasalahan tersebut, Wagub Sudikerta yang juga didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Kadisdikpora) Provinsi Bali, Tia Kususma Wardhani mengatakan jika nanti SMA/SMK sudah dikelola oleh provinsi maka kesejahteraan para guru mendapatkan perhatian khusus dan menjadi prioritas karena sudah merupakan komitmen Pemprov Bali untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Bali.

“Jangan khawatir, soal kesejahteraan guru kita (provinsi-red) pasti akan memprioritaskan bahkan nantinya kesejahteraan untuk guru akan ditingkatkan lagi. Untuk secara nasional, kesejahteraan guru sudah ada melalui program sertifikasi, jadi tolong untuk terus ditingkatkan kinerjanya agar kesejahteraan para guru bisa terwujud sesuai dengan komitmen Pemprov Bali. Yang sekarang di kelola pemkab dapat intensif, nanti sudah dikelola provinsi pasti intensif itu tetap ada. Pokoknya jangan khawatir untuk itu,” ungkap Sudikerta.

Terkait dengan keberadaan guru honorer yang saat ini digunakan oleh SMA/SMK dibawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten, menurut Sudikerta nantinya guru0guru tersebut akan tetap digunakan saat SMA/SMK dikelola oleh provinsi.

“Guru honorer SMA/SMK yang sekarang dikelola oleh kabupaten, nanti kalau sudah dikelola oleh provinsi maka jangan khawatir. Kita pasti akan terus gunakan, tidak mungkin kita tidak pakai nanti mau kemana mereka (guru honorer-red) kalau tidak kita gunakan,” imbuhnya.

Wagub Sudikerta juga memberikan perhatian terhadap penempatan para guru dilapangan (sekolah-red) yang tidak dilakukan secara profesional. Hal tersebut menanggapi pernyataan Wenten yang mengungkapkan jika banyak guru ditempatkan tidak secara profesional. Kebanyakan dilakukan dengan cara meminta agar ditempatkan di wilayah keinginan dari para guru tersebut agar lebih dekat dari tempat tinggalnya.

“Soal penempatan yang tidak profesional, nanti akan dilakukan kajian terkait hal itu dengan pastinya ditunjang data-data akurat yang dimiliki oleh kabupaten/kota se-Bali. Nanti pasti akan dilakukan analisis dan sertifikasi secara profesional agar hal itu tidak terjadi lagi,” ungkap Sudikerta.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sudikerta mengajak semua pihak untuk terus bersinergi demi meningkatkan kualitas pendidikan di Bali. AD-MB