Foto: Pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Denpasar nomor urut 1, I Gusti Ngurah Jaya Negara-I Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya-Wibawa) dalam debat terbuka Sabtu (28/11/2020).

Denpasar (Metrobali.com)-

Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Denpasar nomor urut 1, I Gusti Ngurah Jaya Negara-I Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya-Wibawa) mengkritisi program bantuan yang digadang-gadang oleh Paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2, Gede Ngurah Ambara Putra dan Made Bagus Kertha Negara (Amerta).

Hal ini disampaikan dalam debat terbuka Antara Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020 yang berlangsung Sabtu (28/11/2020) dan disiarkan secara live (langsung) di Bali TV dan kanal YouTube KPU Kota Denpasar.

Seperti diketahui dalam debat terbuka ini Amerta kembali menyampaikan dan menegaskan progam-program unggulannya untuk membantu meringankan beban masyarakat.

Diantaranya Amerta memprogramkan memberikan santunan kelahiran sebesar Rp 1 juta bagi warga Denpasar, hingga satuan kematian sebesar Rp 5 juta.

Tidak hanya memprogramkan santunan kelahiran dan kematian, Amerta juga akan memberikan insentif kepada pengurus PKK sebesar Rp 5 per tahun, insentif kepada pengurus Banjar sebesar Rp 30 juta per tahun hingga memberikan bantuan kepada STT (Sekaa Teruna Teruni) di tiap banjar sebesar Rp 25 juta per tahun.

Calon Wakil Walikota Denpasar nomor urut 1, I Kadek Agus Arya Wibawa mempertanyakan program Amerta yang menitikberatkan pada bantuan.

Menurutnya, dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), anggaran pembangunan dan belanja daerah sudah ditetapkan, yaitu di bidang pendidikan minimal sebesar 20 persen, di bidang kesehatan minimal 10 persen dan dana alokasi umum (DAU) dari Pemerintah pusat 25 persen harus untuk belanja infrastruktur. Sementara, kondisi saat ini APBD Kota Denpasar defisit Rp 100 miliar.

Di samping itu, bantuan berturut-turut tidak dibenarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas permendagri nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

“Kira-kira bagaimana anda (paslon Amerta) mengetahui kesehatan fiskal kita di Kota Denpasar sehingga program-program yang saudara rancang bisa berjalan dan tidak hanya sekadar janji kepada masyarakat,” tanya Arya Wibawa kepada paslon Amerta

Mengenai hal tersebut Paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2, Gede Ngurah Ambara Putra mengaku bakal menyerap potensi dari Kota Denpasar dalam penyerapan pendapatan asli daerah (PAD).  Peningkatan PAD ini yang akan digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, termasuk juga kepada siswa yang tidak mampu.

Mendengar jawaban tersebut, Arya Wibawa nampak tidak puas dan menyebut bahwa jawaban Ambara Putra sangat lucu serta esensi dari pertanyaannnya tidak terjawab. Sementara pihaknya melihat bahwa APBD Kota Denpasar saat ini dialokasikan sebesar 17 persen bidang pendidikan atau Rp 367 miliar, kesehatan juga 17 persen atau Rp 156 miliar dan alokasi ke infrastruktur sebesar Rp 115 miliar. Apalagi kesehatan fiskal Kota Denpasar dalam pandemi Covid-19 masih kurang.

Di sisi lain, prinsip-prinsip penganggaran harus dilakukan dengan efisien, efektif, transparan dan akuntabel. “Kami melihat program-program bantuan itu sangat jelas tidak menganut prinsip-prinsip anggaran. Karena apa? Karena tidak terukur, kemudian tidak akuntabel,” kata Arya Wibawa.

Pihaknya sendiri mengaku menyadari bahwa kemampuan fiskal Kota Denpasar pada 2021 menurun. Oleh karena itu, pihaknya melakukan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Pemerintah pusat.

Sinergi itu dilakukan untuk mewujudkan program-program, di antaranya revitalisasi Pasar Kumbasari, pembangunan embung di Sanur yang dibiayai oleh pemerintah pusatudat. Dirinya memastikan berbagai progtam tersebut akan mulai berjalan pada 2021.

Menanggapi pernyataan Arya Wibawa, Calon Wakil Walikota Denpasar nomor urut 2, Made Bagus Kerta Negara berbagangga karena dipilih oleh berbagai partai untuk mengurus kota Denpasar karena merupakan seorang entrepreneur. Oleh karena itu ia mengaku tidak ingin Kota Denpasar nantinya terus menengadahkan tangan kepada pusat.

Ia berkeinginan agar Kota Denpasar bisa mandiri dengan melakukan pengelolaan terhadap keberadaan 16 pasar yang ada di Kota Denpasar, menggunakan aset Pemkot secara maksimal seperti tanah di Sanur yang seluas dua hektate dan proyek sebesar 400 hekatare di Serangan.

Menanggapi jawaban Bagus Kertha Negara, Arya Wibawa kembali menegaskan bahwa, dalam mengelola pemerintahan tidak sama seperti mengelola suatu perusahaaan. Sesuai dengan tema debat, pihaknya berkeinginan terus membangun sinergitas antara pemerintah kota, provinsi dan pusat.

Menurutnya, kabupaten/kota di seluruh Indonesia sekarang sedang mengalami terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah pusat berkepentingan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menggerakkan ekonomi dengan mengucurkan dana ke berbagai daerah. “Kami bukan menengadah untuk mendapatkan dana, tidak!. Ini adalah sinergitas kita di dalam mengelola pemerintahan,” tegasnya.

Sementara itu, Calon Walikota Denpasar nomor urut 1, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengklarifikasi tidak adanya pemanfaatan tanah seluas 2 hekatare di Sanur. Dirinya menegaskan bahwa tanah tersebut masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSPN) yang masih menjadi kewenangan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). “Tentu kita tidak akan bisa mengelolanya itu,” kata dia. (ana)