Foto: Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana memimpin Delegasi BKSAP DPR RI melakukan kunjungan ke Rektorat  Unud, Kampus Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Kamis (14/4/2023).

Denpasar (Metrobali.com)-

Dukungan terhadap Universitas Udayana (Unud) untuk menjadi Universitas Unggul yang mandiri mengelola keuangan dan sumber daya manusia (SDM) datang dari Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI saat Delegasi BKSAP DPR RI melakukan kunjungan ke Rektorat  Unud, Kampus Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Kamis (14/4/2023).

BKSAP DPR RI mendorong Unud segera ‘naik kelas’ dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) menjadi PTN Berbadan Hukum (PTN-BH). Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana yang memimpin kunjungan ini menegaskan Unud adalah kebanggaan masyarakat Bali, semua harus kompak untuk memajukannya sebagai Perguruan Tinggi Negeri dengan Pengelolaan Keuangan Berbadan Hukum.

“Sehingga dengan otonomi penuh bisa mengelola keuangan dan sumber dayanya, mulai dosen/tenaga pendidik,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali ini.

BKSAP DPR RI menggelar pertemuan dan dialog dengan jajaran akademisi Unud dalam BKSAP Day. Hadir Ketua BKSAP Fadli Zon dari Fraksi Gerindra. Hadir juga Anggota BKSAP lainnya yakni Krisdayanti dari Fraksi PDIP, Achmad Hafisz Thohir (Fraksi PAN) serta Didi Irawadi Syamsudin dan Muslim, keduanya dari Fraksi Demokrat.

Sementara dari Unud hadir langsung Rektor Unud Prof Dr Ir I Nyoman Gde Antara,M.Eng.IPU didampingi para Wakil Rektor, para Dekan serta para mahasiswa dari berbagai prodi (program studi). Dialog mengambil tema; Peran BKSAP DPR RI dalam Pelaksanaan Diplomasi Parlemen Melalui Peran Pemuda dan Pendidikan.

Supadma Rudana mengatakan bahwa saat ini Unud masih sebagai PTN-BLU yang merupakan level kedua dalam hal otonomi pengelolaan perguruan tinggi negeri. Kata dia, ada tiga level dalam hal otonomi pengelolaan keuangan PTN yakni ; PTN- Satker, PTN-BLU dan tertinggi adalah PTN –BH.

“Level PTN-BH pengelolaan mirip dengan beroperasinya BUMN. Sementara PTN-BLU pengelolaan mirip dengan rumah sakit milik Negara. Seluruh penerimaan non pajak dikelola secara otonom dan dilakukan pelaporan ke Negara. Sementara, PTN-Satker statusnya sebagai satuan kerja kementerian yang seluruh pendapatannya, termasuk SPP mahasiswa harus masuk ke rekening kementerian keuangan,” beber Supadma Rudana yang juga Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Dapil Bali ini.

Ketika ditanya soal kasus hukum  dugaan korupsi yang menimpa Unud, Supadma Rudana enggan masuk ke ranah itu. “Tugas kita sekarang, seluruh elemen masyarakat Bali kompak dan bersatu memajukan Unud. Berhentilah kita saling menyalahkan dan saling menjatuhkan,” ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini.

Supadma Rudana dalam acara mendapatkan apresiasi peserta dialog dan Anggota BKSAP. Karena sebagai wakil rakyat Bali yang selalu menggaungkan kepariwisataan, adat dan budaya Bali di dunia internasional.

Anggota BKSAP dari Fraksi PAN Hafisz Thohir menceritakan bagaimana sosok Supadma Rudana dalam setiap pertemuan Inter Parliamentary Union (IPU) di sejumlah negara selalu mempromosikan Bali. Termasuk ketika ajang G20  dan IPU ke 144 di Bali, Supadna Rudana kemana-mana membawa nama Bali untuk dipromosikan sebagai daerah wisata internasional.

“Bali kalau tidak punya Pak Putu (Supadma Rudana,red) bakal rugi,” ujar Hafisz Thohir.

Sementara Ketua BKSAP Fadli zon mengatakan, kehadiran BKSAP ke Unud dalam upaya mensosialisasikan peran delegasi BKSAP dalam diplomasi parlemen. “Kita sosialisasikan peran BKSAP DPR RI supaya makin dikenal di kalangan mahasiswa dan generasi muda kita. Kami sangat terbuka dengan berbagai informasi dan aspirasi yang bisa disampaikan adik-adik mahasiswa. Kami siap menjembatani,” ujar mantan Sekjen DPP Gerindra ini.

Fadli Zon menyebutkan, diplomasi parlemen di banyak Negara sangat memiliki peran penting. Bahkan mengeksekusi kebijakan-kebijakan di level internasional. “Diplomasi parlemen ini diterapkan di berbagai Negara, karena berbagai kebijakan negara itu justru banyak ditentukan oleh parlemen. Di Uni Eropa itu, perdagangan, impor dan ekspor itu parlemen yang berperan, jadi ini harus diketahui kalangan mahasiswa,” ujar Fadli Zon.

Fadli Zon juga mengakui, Wakil Ketua BKSAP Supadma Rudana punya peran penting setiap kegiatan ke Bali dan ajang internasional. “Kalau untuk Bali, Pak Putu Supadma Rudana ini jangan diragukan. Apa-apa saja pasti sempat saja menyuarakan Bali dalam kegiatan BKSAP, sampai-sampai bawa buku tentang Bali kemana pun kunjungan, Bali beruntung ada Pak Putu,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

“Perhelatan IPU ke 144 di Bali saat masa Pandemi Covid-19 sukses luar biasa. Bahkan ketika IPU 145 digelar di Bahrain, cerita sukses IPU di Bali masih hangat dibicarakan para delegasi. Ini karena nama Bali yang luar biasa,” tegas Fadli Zon.

Sebelumnya dalam dialog, berbagai aspirasi mahasiswa muncul, seperti masalah kesetaraan gender dalam politik, hingga regulasi dan diperlukannya payung hukum yang jelas dan tegas untuk digunakan perguruan tinggi dalam tata kelola pendidikan.

Kadek Kusuma dari prodi Pariwisata misalnya, berharap DPR RI bisa membuat kebijakan dan menyusun regulasi yang benar- benar memiliki kejelasan aturan, sehingga bisa dipakai pedoman kuat oleh perguruan tinggi. “Kami berharap ada kebijakan dengan aturan yang jelas di buat di pusat, sehingga tidak merugikan perguruan tinggi,” ujar Kusuma.

Sementara Rektor Unud Prof Dr Antara mengatakan Unud sangat apresiasi dengan kehadiran BKSAP DPR RI. Sehingga diskusi dan dialog dengan wakil rakyat bisa memberikan inspirasi bagi mahasiswa. “Kami apresiasi dengan kehadiran para wakil rakyat di kampus ini (Unud,red), Bagi adik-adik (mahasiswa) jadikan ini sebagai ajang untuk bersinergi, kerjasama dan mencari inspirasi, menghimpun peluang dari para pemangku kebijakan di pusat,” tegas Prof Antara. (dan)