Soekarwo

Jakarta (Metrobali.com)-

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung oleh masyarakat merupakan bentuk fasilitas bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

“Masyarakat akan lebih tahu calon pemimpin yang dipilihnya,” ujarnya menanggapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang mekanismenya dipilih langsung atau tidak langsung usai menghadiri acara penerimaan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) kategori Wiratama di Jakarta, Rabu (10/9).

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu enggan memilih sepakat atau tidaknya ia secara pribadi terhadap rencana mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD atau rakyat.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut memilih menunggu keputusan DPR RI yang hingga saat ini sedang membahas dan dijadwalkan akan disahkan akhir September 2014.

Pakde Karwo menjelaskan selama ini Pilkada langsung di wilayahnya berjalan aman, tertib dan tidak ada gesekan horizontal berarti dari kubu yang kalah dalam pertarungan pemilihan.

Hal itu, lanjut dia, menunjukkan masyarakat Jatim yang jumlahnya mencapai 38 juta jiwa siap dan bukan sebuah permasalahan jika pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat.

“Selama gelaran pemilihan wali kota, bupati, gubernur hingga presiden di Jatim, tidak ada yang berakhir konflik. Ini berarti rakyat Jatim siap,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu.

Menurut dia, mekanisme pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung juga dipengaruhi oleh wilayah karena karakter dan jumlah penduduk yang berbeda di setiap daerah di Tanah Air.

Mantan Sekdaprov Jatim itu menambahkan, daerah yang belum dewasa secara politik memang menjadi pemicu timbulnya konflik.

“Antara daerah satu dan lainnya kondisinya berbeda terkait masalah ini. Tapi sekali lagi, kalau di Jatim sudah sangat matang sehingga pemilihan langsung memang lebih baik,” katanya. AN-MB