Denpasar (Metrobali.com)-
Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam menceritakan jika ada perbedaan nyata antara pemerintah saat ini dibandingkan zaman Bung Karno soal pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). “Soal imperialisme, modal asing, Bung Karno sudah dengan jelas memperlihatkan sikapnya,” kata Asvi usai seminar nasional “Revitalisasi dan Reaktualisasi Pemikiran dan Tindakan Bung Karno di Era Kekinian” yang digelar Banteng Muda Indonesia (BMI) Bali di Wantilan DPRD Bali, Jumat, 29 Juni 2012.  Sebelum tahun 1965, Asvi menjelaskan, ada konsultan asing dari Amerika yang sudah membawa proposal.

Mereka, katanya, mempunyai rencana untuk melakukan penambangan di Papua. “Tapi Bung Karno ketika dihubungi, beliau hanya senyum-senyum saja. Dan, si konsultan asing itu bertanya, loh, apakah Bapak setuju, kok keliatannya senyum-senyum saja. Kata Bung Karno, ya saya setuju. Tapi dua generasi yang akan datang,” tutur Asvi.

“Jadi artinya yang dikatakan, Bung Karno mau kalau kita sudah siap. Baru diserahkan investasi, penanaman modal misalnya untuk menggali yang ada di bumi Indonesia. Kalau tidak, kita akan diatur oleh mereka, akan dipermainkan oleh mereka,” tambah Asvi.

Keteguhan sikap Bung Karno itu terbukti ketika ia turun dari tampuk kekuasaannya. Tak ada kekayaan alam Indonesia yang dijual kepada asing.  “Kekayaan alam kita masih perawan, belum ada yang tersentuh. Dan, kenyatannya sekarang banyak sekali kekayaan alam kita yang dikuras oleh asing yang merugikan bangsa kita,” ucap Asvi miris.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, imbuh Asvi, selalu menyatakan akan melakukan negosiasi ulang terhadap SDA kita yang dikuasai oleh asing. “Freeport misalnya. SBY menjawab dengan akan renegosiasi kontrak dengan Freeport. Tapi apakah dilakukan, tidak. Persoalannya kan cuma diomongkan,” tegasnya.  “Artinya itu tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945,” tegas dia.

Baca Juga :
Guru honorer curi uang sekolah untuk mudik

Menurut Asvi, untuk mengembalikan kedaulatan bangsa dalam pengelolaan SDA, maka banyak UU yang perlu ditinjau ulang.  “UU itu perlu kita perbaiki, kita bersihkan dari unsur-unsur yang bersifat pengerukan kekayaan alam kita secara tidak adil. Banyak hal yang harus kita lakukan di Indonesia ini untuk mencapai apa yang diidamkan oleh Soekarno itu, bahwa kemerdekaan akan bermuara pada masyarakat adil dan makmur. Dan, kita belum sampai ke arah sana,” tuturnya. BOB-MB